Mahyeldi-Vasco Targetkan 12 Program 100 Hari Kerja, Fokus Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi-Vasco Ruseimy memasang target 100 kerja sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto 20 Februari 2025 lalu.

Hal itu dikatakan Mahyeldi saat membacakan pidato pada rapat paripurna bersama DPRD Sumbar pada Senin (3/3/2025).

Untuk percepatan pencapaian visi, misi dan program unggulan, Mahyeldi bilang dalam 100 hari pihaknya akan melakukan beberapa kebijakan dan kegiatan.

Berikut 12 program 100 hari Mahyeldi-Vasco:

1. Mengkolaborasikan arah kebijakan, strategi dan program dengan semua Bupati dan Walikota se Sumatera Barat serta membangun komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat, perantau dan sektor swasta.

2. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam bentuk menyusun ulang prioritas belanja pemerintah provinsi Sumatera Barat.

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, memfasilitasi kesiapan lahan untuk Flyover Sitinjau dan penyiapan trase lanjutan tol sicincin - 50 Kota.

Baca juga: Wako Pariaman dan Bupati Padang Pariaman Bertemu, Perkuat Sinergi Piaman Laweh

3. Mendorong percepatan pelaksanaan program nasional, Makan Bergizi Gratis bersama Forkopimda dan Bupati serta Walikota.

4. Optimalisasi pengembangan UMKM dengan intensifikasi akses permodalan dan mendorong UMKM dapat ikut dalam program besar Pemerintah Pusat yaitu penyediaan makan siang gratis.

5. Penguatan Kebijakan sektor pertanian yang lebih difokuskan kepada sistem pertanian berkelanjutan dan memperkuat Sumatera Barat sebagai Lumbung Pangan Nasional baik di sisi produksi maupun hilirisasi-nya.

6. Peningkatan Konektivitas Digital : Menyediakan Jaringan Seluler dan Internet di kawasan strategis.

7. Mempersiapkan Nagari-Nagari percontohan dalam rangka mengaktivasi Program Unggulan Nagari Creative Hub.

8. Peningkatan Kualitas Pendidikan: percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan kewenangan provinsi.

9. Partisipasi Masyarakat: Penguatan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan terutama dalam penyusunan RPJMD 2025 – 2045.

10. Penanggulangan Kemiskinan: Perkuatan program pengentasan kemiskinan, meningkatkan kerjasama dengan beberapa lembaga donor Internasional, seperti BRAC di 4 kabupaten/Kota percontohan.

Baca juga: Festival Anak Soleh Santika 2025, Ajang Mengukir Prestasi dan Memperkuat Iman