Muhammadiyah Puasa Tanggal Berapa? Bagaimana Pula dengan Pemerintah dan NU? 

TRIBUNPADANG.COM - Muhammadiyah puasa tanggal berapa?

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadhan 2025 akan dimulai pada 1 Maret 2025.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang dijadikan pedoman oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Baca juga: 75 Tulisan Marhaban ya Ramadhan Singkat dan Menarik, Bisa untuk Pawai

Berdasarkan informasi yang disampaikan, ijtimak untuk bulan Ramadhan 1446 H diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, tepatnya pukul 07.46.49 WIB. 

Pada waktu Matahari terbenam di Yogyakarta, tinggi Bulan tercatat +14 derajat 11 menit 8 detik, yang menandakan bahwa hilal sudah terlihat.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, hilal sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia saat Matahari terbenam, menandakan bahwa awal bulan Ramadhan 1446 H dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Sebagai informasi, umat Muhammadiyah dapat melaksanakan shalat Tarawih perdana pada malam Jumat, 28 Februari 2025, dan memulai sahur pada Sabtu dini hari sebelum menjalankan ibadah puasa.

Bagaimana dengan pemerintah?

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) masih harus menunggu sidang isbat (penetapan) terkait awal puasa 2025.

Rencananya, sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah digelar pada Jumat, 28 Februari 2025.

Hasil sidang isbat puasa 2025 jatuh pada tanggal berapa versi Kemenag akan diumumkan langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar setelah Maghrib-jelang Isya atau sekira pukul 19.00 WIB melalui konferesi pers.

Nantinya, Menag Nasaruddin Umar akan mengumumkan apakah 1 Ramadhan 1446 jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025 atau Minggu 2 Maret 2025.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad mengatakan, sidang isbat puasa 2025 akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

"Sidang akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung," ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat.