Nasional

PCO: Presiden Detail Hingga Hal Terkecil

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan s

Editor: Emil Mahmud
DOK.Kantor Komunikasi Kepresidenan RI
BERI PENJELASAN KEBIJAKAN - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan, termasuk landasan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Tampak Hasan Nasbi bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini. 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan. Termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. 

“Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita,” kata Hasan melalui siaran persnya, Kamis (13/2/2025). 

Penyisiran yang dilakukan Presiden mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja-belanja itu, kalau ditiadakan sebenarnya tidak ada masalah.

Antara lain, pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.

“Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” tegas Hasan. 

Pernyataan Kepala Presidential Communication Office (PCO) ini sekaligus membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK kebijakan efisiensi.

Bisa saja yang terjadi ada karyawan kontrak kerjanya habis lalu tidak diperpanjang.

“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” tegasnya. 

Selain itu, Hasan juga meluruskan terkait banyaknya berita yang membingkai efisiensi di  kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik.

“Beberapa institusi  ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka 
mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Hasan menganalogikan efisiensi dengan kearifan lokal tentang besarnya manfaat menyisihkan segenggam dari tiga gelas beras yang dikonsumsi setiap hari.

Satugenggam beras itu tidak akan terasa, tidak akan mengurangi jatah yang dimakan sehari. 

Bahkan, bisa jadi lebih baik, karena menghindari mubazir, akibat nasi yang dimasak  berlebih lalu bersisa dan menjadi basi.

Tapi, segenggam beras yang disisihkan tadi, dalam kurun waktu tertentu, akan terkumpul. 

Ia akan memberi manfaat bagi keluarga atau tetangga yang membutuhkan.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved