Investasi di Padang Capai Rp2,5 Triliun pada 2024, Izin Usaha Kian Mudah

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mencatat investasi di Kota Padang mencapai Rp2,5 triliun pada 2024. 

Peningkatan ini didorong oleh kemudahan proses pengurusan izin usaha melalui platform OSS (Online Single Submission).

Kadis DPMPTSP Padang Swesti Fanloni mengatakan kemudahan izin usaha sudah diatur dalam undang-undang cipta kerja dan juga telah tersedia platform nasional untuk proses perizinan melalui OSS

"Sehingga setiap orang bisa mengajukan izin berusaha dari mana saja dan dari kapan saja dan dari mana saja," katanya, Senin (12/1/2025).

Swesti mengatakan kemudahan investasi berdampak pada capaian, target investasi pada triwulan tiga di 2024. 

Baca juga: Siswa di Pariaman Kecewa Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara

"Pada 2024 pertama kalinya capaian PMDN melebihi target. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya paling tinggi hanya mencapai 80 persen dari target," ujarnya.

Menurutnya, target investasi yang dibebankan terdiri dari dua kelompok. Pertama target sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebesar Rp1 triliun lebih.

Selain itu, target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM RI mencapai Rp1,9 triliun lebih pada 2024

Hingga triwulan III 2024 capaian investasi telah terealisasi Rp2,5 triliun lebih. 

“Dengan demikian, target RPJMD telah terealisasi 250 persen, sedangkan BKPM RI tercapai 131 persen," katanya.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Penyemangat Siswa di Pariaman, Lebih Milih Sekolah daripada Libur bila Demam

Swesti menambahkan target investasi terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp196 miliar dan Rp2,3 triliun lebih untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN). 

"Asalnya dari sektor perumahan kawasan industri dan perkantoran, jasa lainnya, dan perdagangan serta reparasi, transportasi, gudang dan telekomunikasi," katanya

Swesti menambahkan, untuk capaian investasi hingga triwulan empat pada 2024 masih menunggu dari BKPM RI. Biasanya baru dirilis pada Januari 2025. (*).