Dewan Pers

Diskusi Menu 'Kacang Abuih' FGD Bedah, Hasil Survei IKP Sumbar Anjlok: Optimistis Nilai Dirilis 2025

Nara sumber yang juga ahli pers asal Sumatera Barat (Sumbar), Hendra Makmur optimistis hasil Survei Indeks

|
Editor: Emil Mahmud
DOK.PWI SUMBAR
Suasana FGD bertema "Bedah Hasil, Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sumbar Anjlok", Selasa (24/12/2024) di Sekretariat PWI Sumatera Barat, Jalan Bagindo Aziz Chan, Kota Padang. 

Di sisi lain, Aidil Ichlas, seorang informan pers terkait penilaian pers tersebut mengatakan, di internal perusahaan pers, banyak wartawan digaji tidak layak, termasuk ada yang tak diberi THR oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

 

Alhasil, imbuhnya nyaris tidak ada pembatas antara marketing dan redaksi.

Bahan Evaluasi

Merespon hal tersebut, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik Sumbar, Indra Sukma menegaskan, hasil survei IKP Sumbar 2024 nanti akan dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya, soal hubungan dengan media.

 

"Kami memang diminta sebagai ahli dan itu sudah ada izin kepala dinas. Tapi kami hanya mengisi kusioner sebagaimana diminta. Kalau diminta diperbaiki, kami perbaikan. Bagi kami di Kominfo, IKP 2024 ini adalah modal, bagaimana kedepannya bekerjasama langsung dengan pers," ujarrnya.

Suasana FGD bertema
Suasana FGD bertema "Bedah Hasil, Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sumbar Anjlok", Selasa (24/12/2024) di Sekretariat PWI Sumatera Barat, Jalan Bagindo Azis Chan, Kota Padang. (DOK.PWI SUMBAR)

 

Sebenarnya, jelas Indra Sukma, yang bersentuhan langsung dengan media adalah Biro Prokopim, karena mereka yang bekerjasama untuk publikasi dengan media.

 

Sedangkan pihaknya, kini hanya menangani jumpa pers, jika ada OPD membutuhkan publikasi kegiatannya.

 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Dwi Sulistyawan, S.I.K., M.Si., menjelaskan, kata kunci kemerdekaan pers itu, terkait intervensi dan sensor pemberitaan pers.

Sampai sejauh ini, tegasnya pihak kepolisian tidak ada maksud untuk menghalangi-halangi media mencari informasi. "Kami juga minta kepada rekan-rekan media, jika ada kondisi chaos, dari jauh saja mengambil dokumentasinya. Kalau ada unjuk rasa, jangan dekat-dekat guna antisipasi risiko yang bisa saja terjad," ujarnya.

Sementara itu, katanya apabila ada laporan kepada kepolisian terkait pemberitaan pers, maka pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers.

"Kalau ada laporan, kita arahkan kepada Polres diterima dulu, setelah itu kita koordinasi dengan Dewan Pers. Kalau saya menilai, pers di sini baik-baik saja, persnya sudah bagus. Hal yang penting kita berpegang pada tupoksi masing-masing saja," tandasnya.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved