Pilkada 2024
Bawaslu Diingatkan Jaga Integritas, Larang Kerja Sama dengan Paslon Berpekara di MK
Anggota Bawaslu, Puadi, meminta seluruh jajaran Bawaslu menjaga integritas dan koordinasi pengawasan Pemilu 2024.
TRIBUNPADANG.COM – Anggota Bawaslu, Puadi, meminta seluruh jajaran Bawaslu menjaga integritas dan koordinasi pengawasan Pemilu 2024.
Ia menegaskan, petugas dilarang keras merekayasa pelanggaran atau bekerja sama dengan pasangan calon yang sedang menjalani proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Bawaslu, Puadi, menekankan pentingnya integritas dan koordinasi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu 2024.
Ia menegaskan, seluruh jajarannya dilarang keras melakukan rekayasa pelanggaran atau bekerja sama dengan pasangan calon yang tengah menempuh upaya hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya ingatkan harus sangat hati-hati. Sebelum menyatakan terjadinya pelanggaran atau tidak, jajaran Bawaslu harus tahu persis informasi awal yang didapat supaya tidak salah langkah," ujar Puadi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Baca juga: Diskon Tarif Jalan Tol Trans Sumatra Selama Nataru, Berlaku di Ruas Pekanbaru-Dumai hingga Terpeka
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi ini menegaskan pentingnya koordinasi antar divisi di Bawaslu.
Puadi meminta divisi hukum dan penyelesaian sengketa di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sama erat menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024.
Kedua divisi ini, memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keterangan tertulis di hadapan MK.
"Divisi sengketa dan hukum harus koordinasi dengan divisi lain. Tidak boleh jalan masing-masing, agar penyusunan laporan dan keterangan tertulis berjalan dengan baik," tuturnya.
Puadi juga menyoroti pentingnya menjaga momentum kerja sama yang selama ini sudah berjalan baik antar divisi.
Baca juga: Sinopsis Film The Great Wall 2016: Pertarungan Epik The Nameless Order Melawan Monster Tao Tei
Menurutnya, dukungan data dan informasi dari berbagai pihak sangat penting untuk menyelesaikan persoalan dengan tepat.
"Koordinasi sangat penting. Tidak boleh ada divisi yang kesulitan mendapatkan data dari divisi lain. Semuanya harus saling mendukung. Kita ini kerja kolektif kolegial. Tidak ada divisi yang bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dengan divisi yang lain," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jajaran Bawaslu Diminta Tidak Bekerjasama dengan Paslon yang Tengah Menempuh Upaya Hukum di MK,
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.