Nasional

Hapus Utang Macet UMKM, Petani, dan Nelayan di Indonesia, Prabowo Sebut Bikin Semangat

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyoroti manfaat langsung yang dirasakan oleh rakyat seusai pemerintahannya menghapus utang macet U

Penulis: Emil Mahmud | Editor: Emil Mahmud
Tribunpadang.com/Ghaffar Ramdi
Ilusttasi: Suasana Bazar UMKM pada malam puncak Grand Final Uda Uni Duta Wisata Sumatera Barat 2023 di Komplek Menara Songkek Kawasan Seribu Rumah Gadang Solok Selatan, Sabtu (4/11/2023). 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyoroti manfaat langsung yang dirasakan oleh rakyat seusai pemerintahannya menghapus utang macet UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah.

Rilis Tim Komunikasi Kepresidenan RI yang diterima redaksi, menyebutkan, bahwa kebijakan yang ditetapkannya usai menjabat selama satu bulan sebagai pemimpin itu mampu membuat rakyat khususnya kalangan petani dan nelayan menjadi lebih bersemangat. 

"Penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama, untuk para petani, nelayan kita. Saya pikir ini sangat dirasakan, sehingga mereka bisa lebih semangat, lebih aktif kembali," imbuh Prabowo dalam pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sebelumnya, Prabowo menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani, dan nelayan di Indonesia usai keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November lalu.

Selain, penghapusan utang di bidang UMKM, ia juga menyoroti kebijakan menaikkan upah minimum dan menurunkan harga tiket pesawat sebanyak 10 persen jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Ia pun berterima kasih kepada Kabinet Merah Putih atas pencapaian terwujudnya kebijakan-kebijakan tersebut dan menekankan untuk terus menjunjung komitmen terhadap rakyat. 

"Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak pada rakyat dan kepentingan nasional. Kita buat dasar-dasar yang sudah dibuat presiden sebelumnya. Tapi kita terus memperbaiki semua kebijakan, sistem yang perlu diperbaiki," pungkasnya.(*/rel)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved