Pilkada 2024
Debat Kedua Pilkada Sawahlunto 2024, Paslon Adu Gagasan Atasi Korupsi dan Mitigasi Bencana
Kedua Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto beradu program dalam mengatasi korupsi dan mitigasi bencana.
Penulis: Arif Ramanda Kurnia | Editor: Fuadi Zikri
TRIBUNPADANG.COM, SAWAHLUNTO - Kedua Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto beradu program dalam mengatasi korupsi dan mitigasi bencana.
Hal itu disampaikan pada debat kedua Pilkada Sawahlunto yang dihelat di Aula BDTBT Sawahlunto, Selasa (19/11/2024) siang.
Debat ini mengusung tema Pengelolaan Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Hukum di Kota Sawahlunto.
Pasangan calon nomor urut dua, Deri Asta-Desni memiliki program khusus untuk mengatasi korupsi pada pemerintah daerah dimulai dari para OPD harus sejahtera.
Deri mengatakan politik anggaran harus diawasi dengan cara para OPD harus disejahterakan serta akan ada sebuah sistem yang mengatur.
“Sistem ini disebut merit sistem, skemanya telah kami siapkan hingga kota Sawahlunto diharapkan dapat menjadi pilot project merit sistem di Sumbar,” ucapnya.
Terkait mitigasi bencana Deri Asta-Desni telah memiliki beberapa kebijakan yang dilakukan.
Baca juga: KPU Dharmasraya Hadirkan 7 Panelis Debat Publik Pilkada 2024, Sebagian Besar dari Akademisi
Lanjut Deri, dalam mitigasi bencana kota Sawahlunto ini harus disiapkan langkah preventif.
Pemetaan wilayah yang rawan bencana tentu harus dilakukan serta poin penting ialah kesadaran masyarakat bersama-sama menanggulangi bencana itu.
“Mengurangi tambang di kota Sawahlunto yang konon katanya merusak lingkungan dan bisa kita ganti dengan energi terbarukan,” jelasnya.
Kemudian juga harus ada pola gotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan lingkungan hingga mencegah terjadinya bencana.
Sementara itu Paslon nomor urut satu Riyanda-Jeffry juga menuturkan gagasan dalam mengatasi korupsi.
Riyanda mengatakan untuk mengurangi korupsi di Kota Sawahlunto akan ada zona integritas bebas korupsi dan dipastikan tidak ada main dalam proyek strategis pemerintah.
Jeffry menambahkan untuk mengatasi korupsi nanti akan ada dashboard monitoring di Pemda hingga masyarakat dapat melihat secara transparan bagaimana pemerintah mengelola keuangan.
Terkait mitigasi bencana Riyanda menjelaskan akan melakukan kerja sama dengan BPBD serta juga perlu pemetaan wilayah rawan bencana.
“Jika nanti ada bencana akan disiapkan satu excavator mini per satu kecamatan,” katanya.
Jeffry juga menambahkan riol jalan harus diperhatikan hingga saluran air tidak naik ketika curah hujan tinggi.
“Masyarakat juga tidak membuang sampah sembarang dan harus melakukan tebang pilih,” tutupnya.(
_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.