Pjs Wako Bukittinggi Gelar Rakor Perbaikan RTLH, Ingatkan Bantuan agar Tepat Sasaran

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Pemerintah Kota Bukittinggi terus tingkatkan proses program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024.

Untuk meningkatkan prosesnya, Pjs Wali Kota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam menggelar rapat koordinasi progres program bersama dinas terkait di Bukittinggi Command Center (BCC) Balaikota, Rabu (13/11/2024) kemarin.

Kepala Dinas Perkim, Ebyuleris, menyebutkan pemerintah dan DPRD sudah menyalurkan bantuan perbaikan RTLH untuk 87 unit rumah yang tersebar di 17 Kelurahan di Kota Bukittinggi.

Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) ini merupakan kegiatan yang berasal dari APBD 2024, sebesar Rp 2.8 miliar.

"Melalui program bantuan RLTH, kami berupaya memperbaiki dan membangun rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan ruang minimal bangunan sehingga layak untuk ditempati. Program ini sudah terealisasi 100 persen," jelasnya.

Sementara itu, Hani mengapresiasi atas terealisasinya program RTLH tahun 2024 ini. la mengingatkan kepada Dinas Perkim Kota Bukittinggi untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kepemilikan rumah yang telah diajukan.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan rumah tidak layak huni benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan dan sesuai dengan data serta aturan yang berlaku.

Baca juga: Modus Sindikat Spesialis Pencurian L300 Lintas Provinsi di Padang Pariaman, Intai Mobil yang Parkir

"Kedepannya, saya menyarankan Dinas Perkim bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, dalam menentukan warga yang masuk kategori prioritas untuk menerima bantuan RTLH. Sehingga bantuan ini lebih menyasar pada keluarga yang tergolong miskin ekstrim, dan yang memiliki anak stunting seperti yang telah saya kunjungi beberapa hari terakhir," ungkapnya.

Hani juga meminta untuk reaktivasi fungsi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum di permukiman. Ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

MCK yang layak dapat mencegah penyakit menular, seperti diare dan infeksi saluran pencernaan, yang sering kali disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

"Semua itu beriringan. Jika warga tinggal di rumah tidak layak huni, MCK juga tidak layak atau bahkan tidak ada, akan berdampak buruk pada kesehatan warga itu sendiri. Ini yang harus kita prioritaskan di tahun 2025. Jika ada kendala anggaran, agar diupayakan untuk mendapatkan dukungan APBN maupun APBD Provinsi, serta mengupayakan CSR," pungkasnya. (Rilis/Fajar Alfaridho Herman)

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News