Adu Program Mahyeldi-Vasco vs Epyardi-Ekos Terkait Integritas Tata Kelola Pemerintahan di Sumbar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) 2024 membeberkan programnya terkait upaya untuk menaikkan indeks penilaian integritas tata kelola pemerintahan Sumatera Barat, Rabu (13/11/2024) malam.

"Kebijakan apa yang akan paslon ambil untuk menaikkan indeks penilaian integritas tata kelola pemerintahan Sumatera Barat?," tanya moderator.

Epyardi Asda, calon gubernur Sumbar nomor urut 2 mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik menurutnya harus mengendepankan transparansi, akuntabel, dan berkeadilan. 

Dengan transparansi, kata dia, semua stakeholder bisa melihat perencanaan pemerintah dengan melibatkan semua unsur.

Lalu, dengan prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat ia menjanjikan akan melibatkan seluruh bupati/ wali kota dalam menyusun program yang akan dilakukan, dan semua stakeholder bisa melihat apa yang dilakukan.

Baca juga: Warga Tumpangkan Harapan Atas, Situs Cagar Budaya Mande Rubiah & Realisasi Ranah Indojati di Pessel

"Dengan akuntabel bisa dipertanggung jawabkan program itu tepat sasaran, semua orang bisa memonitor, melibatkan semua akademisi, tokoh adat, agama, tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin bekerja sama untuk membangun Sumatera Barat yang kita cintai. Dengan gaya transparansi, akuntabel, dan berkeadilan kita bisa mencegah peluang-peluang orang melakukan korupsi," ujar Epyardi.

"Inilah prinsip keadilan yang akan kami lakukan dengan prinsip anggaran semua orang bisa melihat perencanaannya melibatkan semua stakeholder," kata dia.

Ekos Albar, calon wakil gubernur nomor urut 2 menambahkan, untuk meningkatkan kualitas SDM pemerintahan terhindar dari korupsi, pihaknya akan membuka portal e government.

"Disitu ditampilkan secara kontinyu dan periodik untuk laporan anggaran supaya bisa diikuti masyarakat Sumbar sampai mana penggunaan anggaran tersebut kami akan terbuka sekali, kontrol bukan hanya pemerintah tapi masyarakat Sumatera Barat," ujarnya.

Calon gubernur nomor urut 1 Mahyeldi lalu merespons pernyataan lawannya. Kata dia, perlu untuk menanamkan kesadaran pelaksana pemerintah itu sendiri yakni ASN.

Baca juga: Eksepsi Purnawirawan Polri yang Rusak APK di Padang Pariaman Ditolak, Besok Lanjut Agenda Pembuktian

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus betul-betul aman dari aturan dan juga betul-betul diawasi, hingga diperhatikan banyak orang.

"Kita sudah melakukan dashboard Pemprov Sumbar, semua kegiatan yang ada bisa diawasi masyarakat, seluruh pihak bisa mengawasi mengakses secara terbuka dan langsung," kata Mahyeldi.

Epyardi lantas menyentil Mahyeldi. Ia bilang anak buah Mahyeldi banyak yang tersangkut kasus hukum.

"Bapak (Mahyeldi) jawabannya benar, tapi kenyataannya jauh panggang dari api, mengingat selama ini retorika yang bapak lakukan mohon maaf itu menyebabkan orang-orang bapak tersangkut dengan kepolisian dan kejaksaan, bahkan sampai saat ini orang-orang bapak sudah banyak yang terpidana dan disidang," ujar dia.

"Apa yang bapak sampaikan itu seharusnya benar, kami yakin, bapak sudah berpengalaman, tapi kami berharap omongan itu bisa diimplementasikan sehingga memang dalam rangka good corporate governance pemerintahan itu bersih dari KKN," tambah Epyardi.(*)