Pilkada 2024
Bawaslu Kota Solok Gelar Sosialisasi Pengawasan, Tegaskan Netralitas ASN, TNI, dan Polri di Pilkada
Bawaslu Kota Solok menggelar sosialisasi pengawasan dan deklarasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri menjelang pemilihan Gube
Penulis: Ghaffar Ramdi | Editor: Rahmadi
TRIBUNPADANG.COM, SOLOK - Bawaslu Kota Solok menggelar sosialisasi pengawasan dan deklarasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri menjelang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota di Kota Solok pada Pilkada 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Taufina, Kota Solok, Sumatera Barat, Rabu (13/11/2024), dengan peserta dari berbagai kalangan ASN, TNI, dan Polri, termasuk lurah, camat, serta kepala OPD se-Kota Solok.
Pantauan TribunPadang.com, sekitar pukul 09.00 WIB tamu undangan dan peserta sosialisasi dan deklarasi sudah mulai berdatangan dan mengisi absensi di meja administrasi.
Dalam penyampaiannya, Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda yang sudah sejak lama dipersiapkan oleh Bawaslu Kota Solok.
"Alhamdulillah hari ini dapat kita laksanakan kegiatan ini dengan mengundang seluruh unsur ASN, TNI dan Polri yang ada di Kota Solok," katanya.
Baca juga: Seorang Tenaga Administrasi Sekolah Cabuli Murid Kelas 5 SD di Mentawai, Polisi Amankan Pelaku
Rafiqul menyebut saat ini tahapan pelaksanaan Pilkada serentak sudah semakin dekat.
"Saat ini masa kampanye hanya tinggal 10 hari lagi dan memasuki tahapan kontestasi yang kuat dari calon kandidat untuk menggaet suara saat Pilkada nantinya," ujarnya.
Pada saat ini, integritas ASN dalam masa Pilkada ini sangat diperlukan karena sesuai aturan yang berlaku ASN harus netral.
"Apalagi di masa-masa kampanye, ASN harus menjaga netralitas karena setiap tindakan-tindakan yang dikhawatirkan menunjukkan pelanggaran netralitas ASN akan diawasi Bawaslu," imbuh Rafiqul.
Rafiqul berharap agar kegiatan ini menjadi langkah bagi ASN dan peserta sosialisasi untuk tetap menjaga integritas dan netralitas selama Pilkada serentak 2024.
"Semoga output kegiatan ini dapat kita capai secara bersama," tutup Rafiqul.(*)
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.