Pilkada 2024
Akademisi Unand: Latar Belakang Tiga Paslon Picu Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Pariaman
Akademisi Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Sadri Chaniago, menilai indikasi pelanggaran netralitas ASN di Kota Pariaman
Penulis: Panji Rahmat | Editor: Rahmadi
TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN – Akademisi Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Sadri Chaniago, menyebut adanya indikasi pelanggaran netralitas ASN di Kota Pariaman terkait Pilkada 2024.
Hal ini dinilai tak lepas dari latar belakang ketiga pasangan calon (Paslon) yang sebelumnya berada di kabinet pemerintahan yang sama.
Dosen Ilmu Politik Unand tersebut, melihat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, merupakan fenomena pecah kongsi karena ketiga Paslon pernah berada di kabinet yang sama di periode 2018-2023.
Diketahui ketiga paslon ini seperti Genius Umar merupakan Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyudin Wakil Wali Kota Pariaman dan Yota Balad Sekeretaris Daerah Kota Pariaman.
"Akibatnya ada indikasi polarisasi di tengah ASN, dukungan mereka akan terbelah," ujar Sadri, Rabu (6/11/2024).
Baca juga: Viral! Rumah Warga di Barru Dipindah Paksa Akibat Beda Pilihan Politik dalam Pilkada 2024
Hanya saja dukungan para ASN ini tetap harus mengedepankan netralitas dan profesionalitas, tanpa harus menunjukkan keberpihakan pada publik.
Hal ini ia utarakan mengingat ASN memiliki hak politik, tapi jika ditunjukkan pada publik itu adalah pelanggaran dan wajib diproses secara hukum.
"Terlebih ASN ini seperti ikan dalam kolam, jadi ASN adalah pemilih potensial untuk Pilkada. Jadi ASN ini sangat seksi di Pariaman," tuturnya.
Saat disinggung terkait potensi ketiga Paslon, Sadri tidak memungkiri bahwa semua punya peluang, meski kemewahan tetap dimiliki oleh petahana karena sudah punya rekam jejak dan pernah berinteraksi dengan masyarakat.(*)
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.