Penguatan Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

KEPALA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn, menghadiri acara Indonesia Infrastruktur Rountable (IIR) ke-26 yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Selasa (29/10/2024).

Acara ini merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero).

Di acara ini mengusung tema “Penguatan Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Identifikasi Pemangku Kepentingan, dan Perumusan Kebijakan dalam Penyediaan Lahan”.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Sumatera Barat.

Kebutuhan akan percepatan pengadaan tanah dianggap penting guna mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan dan pengadaan tanah merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya memajukan pembangunan nasional.

Kebijakan percepatan pengadaan tanah sangat penting agar proyek pembangunan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Acara ini dilaksanakan juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembangunan serta identifikasi peran pemangku kepentingan.

Selain itu, juga untuk mendorong percepatan pengadaan lahan pembangunan dan mendapat rekomendasi terhadap pilihan kebijakan kedepan untuk pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. (rls)