Sertifikat HPL Bawa Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Raih Prestasi Nasional

PENERBITAN sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Lima Puluh Kota, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi desa. Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Eki Heri Purnama, saat membuka Rapat GTRA Kabupaten Lima Puluh Kota di Bali.

Sertifikat HPL yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahyanto, telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu meraih penghargaan sebagai Desa Terbaik Tingkat Nasional. Penghargaan bergengsi ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Lima Puluh Kota dan Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.

Sertifikat HPL yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nagari telah berkontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi lokal dan pembangunan nagari.

Kantor Pertanahan Dukung Penuh

Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota turut berperan aktif dalam keberhasilan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu. Lembaga ini memberikan dukungan dan motivasi kepada nagari tersebut saat mengikuti penilaian klarifikasi lapangan lomba desa/nagari dan kelurahan berprestasi tingkat regional I pada bulan Agustus lalu.

Potensi Tanah Ulayat Jadi Prioritas

Melihat keberhasilan yang telah dicapai, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berencana untuk memperluas program sertifikasi tanah ulayat nagari. Selain aset Badan Milik Desa (BMD), tanah ulayat nagari akan menjadi prioritas dalam program sertifikasi tanah.

Penyelesaian Konflik Tanah Perkotaan

Selain itu, Bapak Eki Heri Purnama juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan dalam menyelesaikan permasalahan konsolidasi tanah perkotaan yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun. Saat ini, proses penyelesaian konflik tanah di lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan tahun 1995/1996 telah memasuki tahap akhir.

Keberhasilan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu menjadi bukti nyata bahwa program sertifikasi tanah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, masyarakat dapat lebih mudah mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. (rls)