Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, Bawaslu Solsel Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan Partisipatif

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bagi unsur masyarakat di Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa (8/10/2024).

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Solok Selatan, Haikal menilai kampanye sebagai sarana penyampaian ide gagasan guna meyakinkan pemilih sudah berevolusi. 

"Dari yang sebelumnya menggunakan metode pertemuan tatap muka, menjadi kampanye di media sosial," katanya.

Haikal menyebut, Bawaslu Solok Selatan melakukan pengawasan secara masif untuk mewaspadai penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian pada media sosial di pemilihan serentak 2024 

“Kita sudah membuka posko aduan baik di Bawaslu maupun di kecamatan dan berharap organisasi masyarakat dan kepemudaan di Solok Selatan untuk lebih berperan dalam menyeimbangkan ide dan gagasan pemilu damai khususnya kampanye di media sosial,” jelas Haikal. 

Baca juga: Penyerahan Telah Rampung, 614 UMKM Telah Terima Bantuan dari Pemkab Solok Selatan

Lebih lanjut, Haikal menyebutkan data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash University dalam pengamatan mereka selama pileg 2024, terdapat kurang lebih 1,5 juta percakapan tentang pemilu dengan lebih dari 200 ribu memuat konten-konten negatif, atau berupa berita hoaks dan bernuansa ujaran kebencian. 

"Sumber paling banyak untuk ujaran kebencian yaitu Facebook 56,8 persen, Twitter yang sekarang dikenal dengan X 36,3 persen Instagram 6,6 persen serta artikel 0,22 persen," imbuh Haikal.

Haikal mengungkapkan, Bawaslu sudah menekankan kepada jajaran untuk mengawasi percakapan di media sosial tersebut.

"Kita juga sudah membentuk pengawasan cyber yang melibatkan jajaran kabupaten sampai nagari untuk melakukan pengawasan terhadap kampanye di media sosial tersebut,” imbuh Haikal.

Dengan begitu diharapkan masyarakat dan para elit-elit terkait untuk menahan diri untuk tidak melakukan kampanye negatif yang dapat meningkatkan suhu politik.

"Begitu juga kepada para ASN untuk menjaga netralitas. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil juga dapat mengambil peran dengan menginisiasi forum-forum diskusi yang lebih sehat," tutup Haikal.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News