POPULER SUMBAR Banjir di Padang Pariaman, Ombudsman Tagih Janji Pemerintah pasca Lahar Dingin Marapi

TRIBUNPADANG.COM - Inilah berita populer Sumbar selama 24 jam terakhir tayang di TribunPadang.com.

Ada berita tentang banjir di Padang Pariaman dan Ombudsman tagih janji pemerintah pasca lahar dingin Marapi.

Simak berita selengkapnya:

1. Hujan Sejak Siang, Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Padang Pariaman

Hujan lebat sejak siang hari membuat banjir menggenangi sejumlah titik daerah di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (4/10/2024).

Hal ini terlihat berseliweran di sejumlah akun media sosial. Dari sejumlah unggahan, diketahui banjir sudah menggenangi wilayah Ulakan, Sicincin, dan lainnya. 

Pusat Data Logistik Operasional (Pusdalop) BPBD Padang Pariaman saat dikonfirmasi melalui telepon membenarkan adanya banjir menggenang di sejumlah titik.

"Kami sedang melakukan pendataan, laporan masuk masih ada. Nanti informasi pastinya akan kami teruskan," ujar anggota Pusdalop saat dihubungi.

Baca juga: POPULER SUMBAR Truk Terjun ke Danau Singkarak, Hukuman Terdakwa Pembunuh eks Casis TNI AL asal Nias 

Terpantau kondisi cuaca di wilayah pariaman sejak siang pasca sholat Jumat, sudah mulai diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Hujan terjadi dengan angin kencang disertai petir dan kilat. Kondisi ini masih berlangsung hingga pukul 21.17 WIB.

Dalam postingan BPBD Padang Pariaman di media sosial, BPBD sudah memberi himbauan pada masyarakat untuk berhati-hati mengingat kondisi cuaca hujan.

Baca juga: POPULER SUMBAR: PPPK Pemprov, Penangkapan Residivis Narkoba, Truk Rusak dan Rebah di Silaiang

2. Pasca Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi, Ombudsman: Korban Tagih Janji-Janji Pemerintah

Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) melakukan monitoring terhadap pelayanan publik pasca penanganan bencana banjir bandang dan lahar Gunung Marapi pada Jumat (4/10/2024).

Pjs. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidin, mengungkapkan bahwa berdasarkan assessment di lapangan, terdapat sejumlah keluhan dari korban yang belum ditangani oleh pemerintah.

Di antaranya adalah dokumen-dokumen penting seperti ijazah, surat nikah, sertifikat tanah, SIM, dan STNK yang rusak atau hilang akibat bencana dan hingga saat ini belum diganti.