Pilkada 2024
2 Calon Bupati Lima Puluh Kota Dilaporkan Pakai Ijazah Palsu Daftar Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lima Puluh Kota menerima pengaduan masyarakat terkait ijazah palsu calon bupati daerah setempat. Pengaduan itu masuk ...
Penulis: Fajar Alfaridho Herman | Editor: Fuadi Zikri
TRIBUNPADANG.COM, LIMAPULUH KOTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lima Puluh Kota menerima pengaduan masyarakat terkait ijazah palsu calon bupati daerah setempat.
Pengaduan itu masuk saat KPU membuka masa tanggapan masyarakat terhadap berkas para pasangan calon yang mendaftar untuk Pilkada 2024.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lima Puluh Kota, Rozi Wan mengatakan, pengaduan itu tertuju kepada calon bupati petahana Safaruddin.
Selain itu, pengaduan yang sama juga dimasukkan untuk calon bupati Safni.
"Iya benar, ada laporan masuk ke kami terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh dua Bacalon," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (20/9/2024).
Baca juga: Pasangan Deni-Riko dan Safaruddin-Darman Daftarkan Diri ke KPU Limapuluh Kota, Syarat Awal Terpenuhi
Rozi menuturkan, tanggapan itu dimasukkan oleh dua orang warga Lima Puluh Kota, pada Rabu (18/9/2024).
"Tanggapan tersebut sah saja dilakukan masyarakat karena merupakan hak dan merupakan salah satu proses dari tahapan Pilkada 2024," jelasnya.
Selanjutnya, kata Rozi, tanggapan tersebut akan ditindak lanjuti dan dibahas terlebih dahulu bersama Komisioner lainnya.
Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan verifikasi kepada pihak terkait.
"Kita akan bahas terlebih dahulu bersama kawan-kawan Komisioner KPU Limapuluh Kota dulu, serta meminta klarifikasi dari pihak terkait dan Bacalon tersebut. Jika sudah selesai, nanti akan kita informasikan kembali," tutupnya.
_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.