HUT Ke 79 RI

DPRD Sumbar Dengarkan Pidato Presiden Jokowi Dalam Rangka HUT Kemerdekaan Ke-79 RI Tahun 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden dalam rangka HUT ...

Penulis: Rima Kurniati | Editor: Fuadi Zikri
Istimewa
Susana rapat DPRD Sumbar, Jumat (16/8/2024). 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI) Tahun 2024 yang jatuh pada Sabtu (16/8/2024).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dan dihadiri para anggota DPRD Sumbar; Gubernur Sumbar, Mahyeldi; dan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, beserta jajaran Pemprov Sumbar lainnya.

Supardi mengatakan, sesuai dengan agenda ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-16/M/S/TU.00.03/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, dalam rangka Peringatan HUT ke-79 RI tahun 2024, pada tanggal 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan Pidatonya di hadapan Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2024, dalam rangka menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI.

Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia juga akan menyampaikan pidatonya pada Sidang Pembukaan Masa Persidangan Pertama DPR-RI tahun 2024/2025 dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Susana rapat DPRD Sumbar, Jumat (16/8/2024).
Susana rapat DPRD Sumbar, Jumat (16/8/2024). (Istimewa)

"Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia dan masyarakat Indonesia, kedua agenda ketatanegaraan tersebut, perlu kita ikuti dan simak bersama," kata Supardi.

Supardi menambahkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memproklamasikan Kemerdekaannya menjadi negara yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan berdiri di atas kakinya sendiri. 

"Kemerdekaan tersebut tentu tidak diperoleh dengan mudah, tetapi penuh dengan pengorbanan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita lupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini," pesan Supardi.

Ia juga menjelaskan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. 

Susana rapat DPRD Sumbar, Jumat (16/8/2024).
Susana rapat DPRD Sumbar, Jumat (16/8/2024). (Istimewa)

Kemerdekaan hanya sebagai syarat dan titik awal untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan. 

"Untuk itu, kita harus terus berjuang dalam mengisi kemerdekaan untuk kejayaan Negara Indonesia, dengan berinovasi dan berkarya agar Indonesia menjadi Negara yang maju sebagaimana yang dicita-cita oleh founding thaher, Bung Karno dan Hatta," tambahnya.

Menurut Supardi, Di usia yang ke 79, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa maju yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, masih belum tercapai. Sampai tahun 2023, kita baru masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle Income Country (UMIC) dengan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar USS 4.580. 

Masih banyak yang harus dikerjakan untuk dapat mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut.

Susana rapat DPRD Sumbar, Jumat (16/8/2024).
Susana rapat DPRD Sumbar, Jumat (16/8/2024). (Istimewa)

Sararan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dengan visinya" Mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045" yang ditunjukan dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan kehidupan berdemokrasi.

Pada usia yang ke 79 Tahun, disamping upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, yaitu menyongsong ibu kota baru (IKN) yang membutuhkan anggaran yang cukup besar dan tentu berdampak terhadap alokasi dana transfer ke daerah serta ada terjadi transisi kepemimpinan nasional sebagai hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

"Ini tentu tidak mudah bagi kita untuk menghadapinya. Perlu usaha dan kerja keras yang dilandasi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan saling mendukung satu sama lain dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita jadikan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79 Tahun 2024 yang dilandasi dengan dengan semangat juang 45, sebagai momentum strategis untuk mewujudkan visi dan sasaran Indonesia Emas Tahun 2045, mensukseskan perpindahan ibu kota negara, mensukseskan transisi kepemimpinan nasional dan mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved