Mediasi Persoalan Plasma PWI dengan Masyarakat Sikabau Berjalan Alot Tanpa Kesepakatan

Dijelaskannya, bahwa itu tanah lahan plasma PWI diserahkan oleh ninik mamak dalam bentuk pelepasan hak kepada negara dan negara kemudian memperuntukkan 500 hektare untuk PWI.

“Jadi bukan ninik mamak yang menyerahkan kepada PWI, akan tetapi negara,” tegasnya.

Kemudian, terkait dengan lokasi lahan plasma PWI yang disebutkan lokasi yang semestinya bukan berada di lokasi sekarang ini (Jorong Sikabau), menurut Amirudin itu dipindahkan atas dasar adanya tumpang tindih antara HGU PT BPP.

“Karena tumpang tindih, akhirnya dipindahkanlah ke lahan cadangan yang seluas 11.000 hektare di Air Balam, Kecamatan Sungai Beremas sehingga dibangunkanlah plasma disana dengan luas 500 hektare namun yang baru bisa dibangun 331 hektare, itulah yang saat ini lahan PWI dengan lahan Plasma Sikilang Parit,” lanjutnya.

Akhirnya, dari total yang seharusnya 500 hektare lahan untuk PWI sehingga masing-masing anggotanya mendapatkan 2 hektare, namun akhirnya hanya mendapat 1 hektare per orang anggota dengan jumlah lahan seluas 250 hektare.

“Ketika itu juga muncul persoalan, hasil plasma ada namun tidak bisa dinikmati sehingga akhirnya dimediasi oleh Bupati Baharuddin yang mana disepakatilah pembagian luas lahan itu seperti yang sekarang ini, dan itu juga diterima oleh pihak Sikilang - Parit hingga saat ini,” pungkasnya.

Terakhir, ia menyebut bahwa PWI punya bukti legalitas kepemilikan diantaranya bukti penyerahan dari ninik mamak dilepaskan haknya kepada negara/Pemda, Pemda mengeluarkan SK, kemudian menunjuk 20 orang anggota PWI sebagai pemilik plasma pada tahun 1990.

Disisi lain, Kuasa Hukum Plasma Bukit Intan Sikabau Abdul Hamid mengatakan bahwa pihaknya dalam tahapan mediasi tadi juga telah menyerahkan bukti-bukti kepada Kapolres.

“Bukti-bukti yang kita serahkan tadi menurut penyampaian Pak Kapolres akan diserahkan kepada Bupati. Begitu juga dengan kami, bisa saja menempuh jalur hukum perdata, maupun kepada Pemerintah Daerah yang telah membuat forum harmonisasi,” ungkapnya.

Ia berharap, agar kiranya nanti Pemda Pasaman Barat bersama dengan ninik mamak dari Sungai Aur, Sikilang dan Parit untuk turun memberikan patok batas tanah tersebut.

“Sesuai dengan yang disampaikan Bang Dirwansyah di dalam forum tadi, bahwa ini yang paling penting adalah penentuan batas. Karena kita mengklaim bahwa itu adalah lahan kita dari masyarakat Sikabau,” tukasnya.

Untuk luas lahan ini menurutnya ada seluas 1.600 hektare dan itu hingga saat ini belum diketahui keberadaannya dimana. 

“Kalau memang itu adalah lahan PWI ataupun lahan Sikilang Parit, maka kita harus lihat dulu buktinya, apakah itu tanah ulayat kita Sikabau atau bukan. Kalau memang itu tanah ulayat Sikabau, ya sesuai dengan prosedur. Karena kita tahu itu plasma itu adanya penyerahan dari inti, makanya kita harus tahu dasar dari PWI dan Parit Sikilang itu apa,” tegasnya.

Terakhir, dari Kelompok Tani Sikilang Parit hadir Yos Sudarso yang menyebut keabsahan kelompok tani Sikilang Parit sudah sah dan berbadan hukum.

Seusai mediasi, para pihak menyerahkan  berkas atau dokumen keabsahan dari masing-masing pihak tentang keabsahan mereka dalam penguasaan plasmanya masing-masing.

Kemudian, khusus untuk aktifitas panen tandan buah sawit plasma PWI dan Sikilang Parit tetap akan dilakukan seperti biasa, karena sudah tiga hari ini terhenti sesuai hasil mediasi di lapangan pada Sabtu (20/7/2024) lalu. (*)