Jelang PSU DPD RI Sumbar, Bawaslu Padang Gelar Pembekalan Teknis Pengawasan ke Jajaran Ad Hoc

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Bawaslu Kota Padang menggelar orientasi teknis pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar), Senin (8/7/2024).

Orientasi teknis atau pembekalan ini diikuti oleh seluruh jajaran pengawas ad hoc, yakni Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD).

Sebagaimana diketahui, hari ini tepat H-5 jelang PSU DPD RI Sumbar yakni pada Sabtu (13/7/2024).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDM-O) Bawaslu Padang, Afriszal mengatakan, orientasi teknis untuk jajaran pengawas Ad-Hoc penting dilakukan sebagai persiapan PSU DPD RI Sumbar.

Afriszal bilang, di waktu yang semakin sempit jelang PSU, jajaran pengawas diminta untuk memusatkan perhatian dalam tugas dan fungsinya.

Baca juga: KPU Sijunjung Luncurkan Tahapan Pilkada Serentak 2024, Kenalkan Maskot Siracas dan Sirama

"PSU jadi perhatian kita bersama, di waktu yang sempit dengan banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Masa proses sosialisasi PSU DPD RI sudah berjalan, yakni proses pengadaan dan pendistribusian logistik. Setiap proses harus diawasi. Hal ini menjadi perhatian kita bersama sebagai jajaran pengawas pemilu yang berada di setiap tingkatan, agar tetap intens di setiap tahapan agar melaksanakan fungsi dan tugas pengawasannya," kata Afriszal dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, jajaran Ad Hoc, baik Panwascam hingga PKD yang baru dilantik beberapa waktu lalu diberikan tugas tambahan untuk mengawasi PSU DPD RI Sumbar.

"Setelah distribusi logistik, kita akan berkutat dengan pemberitahuan C kepada pemilih. Bapak ibu harus dampingi itu. Selain itu juga memeriksa kelayakan TPS. Apakah dalam kondisi baik? Itu menjadi penting diawasi," ujarnya.

Adapun kata Afriszal, yang menjadi fokus jajaran pengawas saat PSU diantaranya melaksanakan pengawasan secara melekat pada hari H PSU DPD 13 Juli 2024. Ia bilang, jajaran pengawas harus memastikan pemilih betul-betul menggunakan hak pilihnya.

Ia mengingatkan, seperti PSU Pemilu 2024 yang digelar di empat TPS di Padang, bahwa terdapat sejumlah kerawanan potensi pelanggaran pemilu.

"Contoh potensi pelanggaran PSU itu, saat hari H pemilihan, didekati tim sukses calon tertentu. Di sini kita hadir mengawasi agar tidak ada paksaan atau juga tekanan kepada pemilih saat mencoblos pilihannya," terang dia.

Tak hanya itu, jajaran pengawas diminta untuk terus mengawasi PSU hingga saat penghitungan suara. Jajaran pengawas diminta untuk selalu memantau di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Karena saat rekapitulasi harus benar-benar memastikan angka dan jumlah yang memang benar berdasarkan surat suara yang tercoblos," kata dia.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Padang, Rahmad Ramli menegaskan kepada jajaran pengawas bahwa sudah saatnya pengawas pemilu tancap gas dalam pengawasan pemilu.

"Ada beberapa potensi pelanggaran yang berkemungkinan terjadi dalam pelaksanaan PSU, sehingga kami dari Bawaslu Padang meminta semua Panwascam dan PKD melakukan patroli pengawasan dalam rangka memastikan pemungutan ulang dilakukan dengan baik," kata Rahmad.