POPULER PADANG: LKAAM Usul Solusi Tawuran Pelajar dan Coklit Daftar Pemilih Pilkada Padang Dimulai

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Simak berita populer Padang yang tayang dalam 24 jam terakhir di laman TribunPadang.com.

Pertama, LKAAM berikan saran dan masukan agar Pemerintah Kota Padang memberikan efek jera kepada para murid yang kedapatan melakukan aksi tawuran dan balap liar.

Siswa diminta membuat surat pernyataan berisi agar bersedia dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh sekolah di Kota Padang.

Selanjutnya, proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Padang 2024 dimulai.

Pantarlih saat bertugas melakukan pendataan dengan meminta kartu keluarga dan KTP. Proses coklit juga dipantau langsung KPU Kota Padang dan Bawaslu.

Simak selengkapnya dengan baca artikel berikut:

1. Heboh Soal Aksi Tawuran di Padang, LKAAM Sumbar Beri Saran ke Pemko untuk Penanganan

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) berikan saran dan masukan agar Pemerintah Kota Padang memberikan efek jera kepada para murid yang kedapatan melakukan aksi tawuran dan balap liar.

Masukan ini disampaikan langsung oleh Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar. Hal itu untuk mengantisipasi kenakalan remaja yang sedang terjadi di Kota Padang, seperti aksi tawuran dan balap liar.

Hal ini berkaitan dengan sebelumnya adanya kejadian penemuan mayat seorang anak laki-laki bernama Afif Maulana (13) yang ditemukan meninggal dunia di bawah Jembatan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Afif Maulana diduga ikut bersama rombongan yang akan melakukan tawuran, sebelum ditemukan dengan kondisi meninggal dunia di bawah Jembatan Kuranji.

Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa enam unit senjata tajam, satu unit HP milik Afif Maulana, pakaian Afif Maulana, dan satu unit sepeda motor milik Afif Maulana.

"Saya akan menyampaikan ke KAN, agar anak kemenakan kita jaga. Ini akan menjadi pelajaran yang penting," kata Fauzi Bahar, Senin (24/6/2024).

Ia telah berkali-kali mengatakan, agar jangan sampai anak-anak terlibat narkoba, LGBT, pergaulan bebas, tawuran, dan balap liar di Kota Padang.

Baca juga: Meriahkan HUT Bhayangkara ke-78, Baksos Khitanan Massal Polres Padang Pariaman Diserbu Peserta

"Kami menghimbau kepada orang tua murid, jangan biarkan lagi anak-anak umur belasan keluar rumah pada saat malam hari," katanya.

Fauzi Bahar memohon kepada masyarakat banyak agar tidak ada lagi yang melakukan aksi tawuran.

"Karena aksi tawuran akan menimbulkan banyak korban. Saya telah sampaikan masukan kepada Pj Walikota Padang," katanya.

Ia mengatakan, dahulu anak-anak yang akan masuk SMP dan SMA membuat surat pernyataan.

"Barang siapa yang tertangkap melakukan berkelahi, judi, narkoba, dan masalah moral akan dikeluarkan dari sekolah," ujarnya.

Selanjutnya, anak bermasalah tersebut tidak boleh sekolah di Kota Padang.

"Hal ini telah saya sampaikan lagi kepada Pj Walikota Padang sekarang," sebutnya.

Ia menyarankan, pada saat ini sedang tahun ajaran baru tahun ini, anak-anak yang akan masuk SMP dan SMA diminta untuk membuat surat pernyataan.

Kata dia, surat pernyataan tersebut berisi agar bersedia dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh sekolah di Kota Padang.

Fauzi Bahar berharap dengan adanya pernyataan tersebut membuat anak-anak tidak melakukan tawuran, balap liar, dan kenakalan lainnya.

2. Coklit Daftar Pemilih untuk Pilwako Padang 2024 Dimulai, Dipantau KPU hingga Bawaslu

Proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Padang 2024 dimulai.

Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Kota Padang mulai melakukan Coklit pada Senin (24/6/2024).

Adapun coklit ini diawali dengan mendatangi kediaman Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Yosefriawan.

Pantarlih saat bertugas melakukan pendataan dengan meminta kartu keluarga dan KTP. Proses coklit juga dipantau langsung KPU Kota Padang dan Bawaslu.

Proses coklit ini akan berlangsung selama satu bulan ke depan atau hingga 25 Juli 2024 mendatang.

Anggota KPU Kota Padang, Arset Kusnadi, menuturkan coklit yang dilakukan untuk 1.481 TPS. Sementara, untuk pemilih berjumlah 667 ribu.

"Pantarlih akan mendatangi setiap rumah warga untuk mencocokkan data yang ada dengan kondisi real saat ini di lapangan," ujar Arset, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Bawaslu Agam Siap Kawal Tahapan Coklit Data Pilkada 2024, Pastikan Semua Pemilik Hak Pilih Terdaftar

Ia menjelaskan, dengan coklit akan diketahui data keluarga secara pasti, apakah ada perubahan data keluarga, berkurang atau berpindah lokasi.

Arset mengimbau masyarakat agar dapat memberikan informasi yang benar terkait anggota keluarga kepada petugas Pantarlih, sehingga pendataan berjalan lancar dan dapat menyalurkan hak pilih.

"Nanti Pantarlih hanya meminta lembaran KK untuk mencocokkan. Ini salah satu cara untuk menyalurkan hak pilih masyarakat. Dengan pendataan ini, kami berusaha untuk bisa menyalurkan seutuhnya hak pilih," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Padang, Afriszal menyampaikan bahwa pihaknya akan melekat melakukan pengawasan dalam proses coklit yang dilakukan pantarlih.

"Kami berharap kepada seluruh penyelenggara dalam hal ini pantarlih agar melakukan coklit yang akurat," jelas Afriszal.

Kata dia, jika terjadi pemalsuan atau ketidak kebenaran data maka akan ada konsekuensi hukum.

"Jika terjadi nantinya pemalsuan atau tidak benar akan konsekuensi terhadap pidana pemilu. Mulai pelanggaran administrasi, tata cara prosedur dan mekanisme, pidana pemilu serta kode etik. Ketidakakuratan data dapat disanksi selama 12 tahun penjara," pungkasnya.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News