Fokus Utama Kerawanan Pilkada di Padang Pariaman: Politik Uang dan Pelanggaran Netralitas ASN

TRIBUNPADANG.COM, PADANG PARIAMAN - Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu Padang Pariaman memetakan potensi kerawanan dengan fokus utama pada isu politik uang dan netralitas ASN.

Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan untuk menjaga integritas proses demokrasi di Padang Pariaman.

Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Azwar Mardin, menyatakan bahwa pemetaan ini penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman.

"Kami ingin Pilkada 2024 ini bisa berjalan lancar, aman, dan menjunjung tinggi semangat demokrasi," katanya pada Senin (24/6/2024).

Oleh sebab itu dari sekarang Bawaslu sudah mulai memetakan potensi kerawanan pemilu, melalui Adhoc tingkat kecamatan.

Baca juga: KPU Padang Panjang Lantik PPK dan PPS untuk Persiapan PSU DPD Sumbar

Semua potensi itu akan mereka input secara detail, supaya bisa menjadi acuan Bawaslu dalam melakukan pencegahan.

Azwar Mardin menilai kerawanan yang berpotensi besar terjadi adalah politik uang dan netralitas ASN.

"Untuk politik uang ini, kami akan selalu gencar melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan dampak bahayanya," ujarnya.

Sedangkan untuk netralitas ASN, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Pemda supaya bisa mendukung agenda demokrasi lima tahunan ini.

Ia berharap Pemda bisa ikut membersamai pencegahan pelanggaran netralitas ASN ini, kepada bawahannya hingga tingkat terendah.

Baca juga: KPU Padang Panjang Gelar Bimtek Sidalih dan e-Coklit, Siapkan Data Pemilih Akurat untuk Pilkada 2024

Selain dua persoalan itu, masalah kebencanaan juga menjadi perhatian Bawaslu jelang Pilkada mendatang.

Mengingat kondisi geografis Padang Pariaman yang sering terdampak bencana, bisa mengganggu pelaksanaan pemilihan.

"Itu beberapa potensi kerawanan yang muncul berdasarkan hasil pemetaan sementara. Kita masih melakukan penginputan supaya nanti bisa di petakan potensi kerawanan ini," ujarnya.(*)