Menko PMK Muhadjir Effendy: Sumbar Layak jadi Provinsi Paling Banyak Bencana Nasional

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Sumatera Barat (Sumbar) layak disebut sebagai provinsi paling banyak bencana secara nasional.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan puncak Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024 di Padang, Jumat (26/4/20249..

Peringatan tahun ini mengangkat tema "Siap Untuk Selamat" dengan subtema "Indonesia Tangguh Indonesia Hebat" di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center Padang.

Muhadjir Effendy menyampaikan Sumbar dijadikan tempat sebagai ajang HKBN, karena berdasarkan catatannya selama tahun 2023 Sumbar mengalami 555 bencana. 

Sementara secara nasional selama tahun 2023 ada 5.500 bencana. Berarti angka partisipasi bencana di Sumbar ini 10,18 persen atau setiap satu setengah hari terjadi bencana.

Baca juga: Peringatan HKBN 2024, Kota Padang Perkuat Fase Pra Bencana Minimalisir Kerusakan dan Korban 

"Untuk nasional itu 15 kali sehari terjadi bencana, di Sumbar ini layak dijadikan provinsi paling banyak bencana secara nasional," katanya.

Ia juga menyampaikan, Sumbar juga salah satu provinsi yang berada di atas lempengan bumi yang apabila terjadi gesekan, maka akan terjadi yang dikenal gempa megathrust

Sebuah peristiwa yang mana lempengan bumi di kedalaman yang dangkal berbenturan dan bisa menimbulkan efek getaran di atas 8,9 skala richter. 

Kalau sudah diatas 8,9 itu menimbulkan bencana besar. Kalau terjadi di laut bisa mengakibat tsunami. 

"Tidak menakut-nakutkan tetapi bisa menjadikan kita waspada," katanya.

Baca juga: Wakil Ketua PMI Padang Harap Simulasi Evakuasi Bencana Digelar Lagi, Minta Lebih Libatkan Masyarakat

Menurutnya, dengan segala potensi bencana yang ada di Sumbar, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota di Sumbar harus menjadikan program kebencanaan menjadi prioritas bahkan super prioritas. Diantaranya dengan memfokuskan anggaran pada kebencanaan, pendidikan dan budaya untuk mitigasi bencana.

Selain itu, sarana prasarana mitigasi bencana juga harus disiapkan. Ia menilai shelter tsunami di Sumbar masih minim, dan meminta Gubernur Sumbar mendata berapa kebutuhan untuk diajukan ke BNPB.

"Saya kemarin meninjau beberapa lokasi di Sumbar ini. Ternyata jumlah shelter di Sumbar jauh dari cukup. Oleh karena ini melalui BNPB, bagaimana agar ada penambahan shelter yang ada di Sumbar," tambahnya.(*)