Banjir di Pesisir Selatan

Menteri PUPR Basuki Duga Ilegal Logging Penyebab Bencana Banjir di Pesisir Selatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menduga ilegal logging atau penebangan liar menjadi penyebab bencana banjir di P

Penulis: Rahmadisuardi | Editor: Rahmadi
IST
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono saat meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Koto XI Tarusan, Senin (11/3/2024). 

TRIBUNPADANG.COM, PESISIR SELATAN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menduga ilegal logging atau penebangan liar menjadi penyebab bencana banjir di Pesisir Selatan.

Hal ini disampaikan Basuki saat meninjau langsung lokasi bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Senin (11/3/2024). 

Basuki mencurigai adanya illegal logging atau penebangan liar di hutan yang menjadi penyebab banjir bandang terjadi. Kemungkinan penyebab banjir yang lain adalah hujan ekstrem. 

"Kalau ada galodo atau banjir bandang, ada dua kemungkinan. Mungkin ada illegal logging di atas atau karena curah hujan yang ekstrem," ujar Basuki dilansir dari Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Padahal menurut Basuki, sebelumnya kualitas air di Pesisir Selatan sangat baik, tercermin dari tampilan air yang bening.

Baca juga: Pemerintah akan Perbaiki Rumah Rusak berat Korban Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan

"Sebetulnya sebelum ada banjir, airnya juga bening. Saya lihat di Bendung Sawah Laweh yang nanti juga akan kita lihat, itu airnya bening. Pasti catchment-nya masih baik," tuturnya.

Sementara dilaporkan curah hujan di Kabupaten Pesisir Selatan sebelum bencana terjadi mencari 400 milimeter per hari.

"Curah hujan yang esktrem itu kalau (menurut) BMKG lebih dari 150 milimeter per hari, itu sudah ekstrem. Ini katanya sampai 400 milimeter per hari," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Basuki menjelaskan bahwa Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk menangani prasarana umum yang rusak, seperti jalan, jembatan, kantor, masjid, dan perumahan.

Baca juga: Kepala BNPB: 78.877 Orang Akibat Banjir di Sumatera Barat, 30 Orang Meninggal Dunia

Terkait perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan akan berkoordinasi dengan BNPB untuk menentukan penanganan yang tepat bagi masyarakat terdampak dengan kondisi rumah rusak ringan, sedang hingga berat. 

Basuki menargetkan, pembersihan area terdampak bencana berlangsung satu minggu dan penanganan longsor di tebing sungai menggunakan sheet pile beres dalam dua minggu.(*)

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Curigai Pembalakan Liar Jadi Penyebab Banjir Sumbar",

 

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved