Pemkab Solok Selatan Prioritaskan Hilangkan Blank Spot di Kecamatan Sangir Batang Hari

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus upayakan berantas adanya wilayah yang masih tak tercover oleh jaringan telekomunikasi (blank spot).

Upaya tersebut disimpulkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sangir Batang Hari.

Dalam hasil kesepakatan Musrenbang yang disampaikan, prioritas untuk mengentaskan blank spot di wilayah Lubuk Ulang Aling menjadi prioritas pemerintah.

Bupati Solok Selatan, Khairunas dalam kesempatan ini mengapresiasi seluruh masukan yang disampaikan.

"Forum ini memang ditujukan untuk menghimpun dan menggali aspirasi masyarakat," ujar Khairunas, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Bupati Sijunjung Raih Anugerah Baznas Award 2024, Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik

Khairunas menyebutkan, pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan merupakan salah satu upaya partisipatif yang dilakukan untuk menghimpun dan menggali informasi dari aspirasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

"Kecamatan Sangir Batang Hari merupakan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam dari perkembunan, peternakan, pertambangan, namun masih terdapat tantangan dalam pengembangan wilayah ini," terang Khairunas.

Khairunas menjelaskan permasalahan utama dari pembangunan di Kecamatan Sangir Batang Hari adalah aksesibilitas yang rendah yang disebabkan rendahnya kualitas ruas jalan provinsi.

"Alhamdulillah berkat dorongan keras dari pemerintah Kabupaten Kabupaten Solok Selatan, pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan sebesar Rp 14,5 milyar untuk peningkatan jalan Abai-Sungai Dareh," ungkap Khairunas.

Khairunas mengungkapkan, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mencarikan alternatif pendanaan dalam pembangunan daerah.

Baca juga: Tiga ASN di Solok Selatan Melanggar Netralitas karena Like dan Share Postingan Caleg di Medsos

"Kita erkolaborasi bersama dengan pihak lain, seperti pemerintah provinsi dan pusat," pungkas Khairunas.(*)