Caleg DPR RI Diduga Bajak Program Bansos di Sijunjung untuk Pengaruhi Pemilih, Kadinsos Beri Respons

TRIBUNPADANG.COM, SIJUNJUNG - Beredar berita caleg DPR RI membajak program bantuan sosial untuk kepentingan kampanye Pemilu 2024.

Diketahui, calon anggota DPR RI itu diduga kuat memanfaatkan pendamping bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH untuk memengaruhi pemilih di Kabupaten Sijunjung.

Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sijunjung, Yofritas menanggapi informasi tersebut.

“Tak ada seorang pun yang bisa membajak program langsung dari Kementerian Sosial, itu mustahil,” jelasnya, Jumat (19/1/2024).

Yofritas juga tidak mengetahui siapa caleg yang mengumpulkan pendamping PKH untuk memperoleh massa, ia juga meminta pendamping tidak terlalu berkoar-koar masalah politik.

Baca juga: Bawaslu Periksa Sejumlah Saksi Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bupati Pasaman Barat

Penerima bantuan PKH di Kabupaten Sijunjung saat ini berjumlah 9.885 keluarga. 

Mereka didampingi 31 pendamping sosial yang tersebar di semua kecamatan. Setiap pendamping sosial mendampingi 250-300 keluarga penerima PKH.

“Pendamping PKH perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial sebaiknya menjaga netralitas dalam masa kampanye ini serta jangan salah gunakan profesi,” ungkapnya.

Bantuan PKH berupa uang tak bisa dibajak karna diberikan langsung melalui rekening penerima.

Penerima PKH harus didata terlebih dahulu untuk memenuhi syarat tertentu yang menentukan lulus atau tidak ialah sistem Kementrian Sosial.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tiba di Padang, Ketum PSI Kaesang Pangarep Hadiri Kopdarwil Tertutup

“Masyarakat jangan terlalu percaya jika dijanjikan terima PKH, semua sudah ada kriteria tertentu dan tak bisa digantikan secara sepihak,” pungkasnya.(*)