Wakil Ketua MK: Peran Perancang Dalam Menjaga Idealisme Pembentukan Produk Hukum Yang Berkualitas

KEPALA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Haris Sukamto yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi beserta jajaran mengikuti Kuliah Umum dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) Tahun 2023 pada Rabu (22/11) di Hotel Mercure Convention Center Ancol. 

Rapat Kerja Teknis ini dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly dan dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD serta para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum dan HAM RI.

Prof. Dr. Saldi Isra selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI menjadi narasumber dalam Kuliah Umum yang berjudul "Urgensi Pemenuhan Aspek Formit dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" tersebut.

Dalam kuliahnya, Saldi Isra menyampaikan beberapa hal yakni Naskah akademis sebagai bahan kontrol pelaksanaan menyusun dan akhir dari sebuah peraturan perundang-undangan serta peran perancang dalam menjaga idealisme dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas.  

Lebih lanjut Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini menyebutkan bahwa Organisasi profesi dan jabatan fungsional perancang harus terpisah untuk menghindari intervensi dalam pembentukan produk hukum serta para Perancang peraturan perundang-undang harus berani menyatakan tidak apabila keluar dari rencana awal yakni tidak sesuai naskah akademis. 

Dalam Kongres ke-III ini Cahyani Suryandari terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IP3I Masa Bakti 2023-2026 untuk menggantikan Ketua Umum sebelumnya yakni Rudy Hendra Pakpahan dan untuk Wakil Ketua diduduki oleh Yeni Nel Ikhwan dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Sebagai informasi, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) adalah organisasi profesi untuk mendukung profesionalitas Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia. (Humas Kemenkumham Sumbar/rls)