Demokrat Merapat ke Prabowo Subianto Dinilai Punya Kepentingan yang Sama, Apakah Capres Cawapres?

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya menilai bahwa merapatnya Demokrat ke Prabowo Subianto tak lain ialah soal kepentingan.

Menurutnya, bila DPP Demokrat secara resmi mendukung pencapresan Ketum Gerindra Prabowo, itu artinya kedua belah pihak dalam kepentingan yang sama.

Dalam sudut pandang Demokrat, kata dia, tentu mendukung Prabowo ialah pilihan yang tepat, karena kondisi rasional di partai politik itu lebih didasarkan pada sejauh mana kehendak politik dapat terakomodir.

"Demokrat bisa ketemu karena ada kepentingan yang sama, yang saling menguntungkan di situ, ini persoalan ada kepentingan yang bisa diketemukan, apakah berhubungan dengan pasangan Capres Cawapres, atau apa tak tahu saya, kita tunggulah hasilnya nanti," ujar Eka Vidya menjawab TribunPadang.com, Senin (18/9/2023).

Perlu diketahui, Demokrat merapat ke Prabowo setelah hengkang dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan Sebagai Bacapres beberapa waktu lalu.

Demokrat keluar dari koalisi bersama Nasdem dan PKS itu setelah Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PKB, sebagai pendampingnya untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Adapun deklarasi resmi Demokrat mendukung Prabowo akan disampaikan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat pada saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat, 21 September 2023 mendatang.

Baca juga: Sekretaris DPD Demokrat Sumbar: AHY Bacawapres Bukan Syarat Mutlak

Eka Vidya melanjutkan bahwa kepentingan merupakan keniscayaan di dalam peta politik, termasuk di kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Bersatunya partai atau elite politik tak lain ialah soal kepentingan, bukan lagi soal kesamaan ideologi.

"Ideologi yang berbeda membuat orang tak bisa ketemu, namun yang bisa membuat bertemu itu adalah kepentingan," katanya.

Hal tersebut menurut Eka juga berlaku dalam peta dukungan terhadap kandidat bakal calon presiden (bacapres dan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Begitu juga tentang Partai Demokrat yang sebelumnya keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan kini semakin terang hilal bahwa partai berlambang mercy ini kini mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Sekedar informasi, Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak bertemu Prabowo dan ketum-ketum partai lain di Hambalang Bogor Jawa Barat pada Minggu (17/9/2023) lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengatakan AHY telah memberikan mandat kepada Prabowo untuk menjalankan agenda perubahan dan perbaikan sebagaimana yang dikedepankan oleh pihaknya.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat," kata Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9/2023).

"Yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," ujar dia.

Eka menambahkan, pemaparannya itu sekaligus juga menjawab arah dukungan Demokrat yang tak merapat mendukung Ganjar Pranowo, yang mana Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya sudah pernah bertemu.

AHY Bacawapres Bukan Syarat Mutlak

Partai Demokrat tak memberi syarat mutlak bahwa ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus menjadi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra (HY) saat diwawancarai TribunPadang.com di ruangannya, Senin (18/9/2023) sore.

Doni menjelaskan Demokrat tidak pernah memberi syarat itu bahkan saat masih berada di barisan pencapresan Anies Baswedan dan koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) hingga akhirnya hengkang.

Baca juga: Spanduk Anies-AHY Masih Ditemukan di Padang Pasca Demokrat Hengkang dari Koalisi

"Kemarin-kemarin itu (saat di KPP) posisi Mas AHY itu diminta, baik lisan dan tulisan, jadi bukan syarat mutlak untuk gabung di koalisi," ujar Doni HY.

Begitu juga, kata dia, majelis tinggi partai (MTP) Demokrat juga tak memaksakan sodoran nama AHY sebagai Bacawapres. Yang terpenting partai pendukung punya posisi yang setara dalam merumuskan keputusan.

Doni bilang, kini saat merapat di koalisi Indonesia maju (KIM) mendukung Prabowo, hal itu juga berlaku, bahwa AHY Bacawapres bukan syarat mutlak, meski katanya, kader punya harapan besar AHY ikut berlaga di dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Iya, sah-sah saja dong. Kita punya Ketum, Mas AHY punya kemampuan elektabilitas yang memadai, dan dari rilis dari berbagai lembaga survei Bacawapres rata-rata masuk empat besar. Tetapi tak disyaratkan secara mutlak termasuk ketika gabung di koalisi Indonesia maju," tambah dia.

Adapun Doni menilai bahwa Prabowo dengan koalisi Indonesia maju disebut punya kans untuk menang di Pilpres 2024 bila berpasangan dengan AHY.

Namun, kata Doni, fakta politiknya nanti akan diputuskan, siapa pun yang kemudian dipilih sebagai Bacawapres, apalagi yang punya peluang menang besar akan juga didukung Demokrat.

"Apapun, sepanjang itu terbaik dalam kontestasi Pilpres punya kans menang besar dengan platform yang disepakati sebagai kebijakan ke depan dalam membangun republik tentu berada di situ," katanya.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News