DPW PBB Sumbar Segera Sosialisasikan Prabowo Subianto Capres Setelah Penetapan DCT

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PBB) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) segera mensosialisasikan calon presiden Prabowo Subianto saat penetapan DCT oleh KPU.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Sumbar Zaldi Herawan kepada Tribunpadang.com, Kamis (7/9/2023).

Sebagaimana diketahui, partai berlambang bulan dan bintang itu telah resmi mengusung Prabowo Subianto jadi capres.

Ia mengatakan, sejauh ini memang belum ada arahan darinya kepada bacaleg PBB di Sumbar untuk memasang atribut dengan menyematkan foto bacapres Prabowo.

Namun, pihaknya juga tidak melarang bila sudah ada kader yang memasang atribut sepanjang tidak menyalahi aturan.

"Mudah-mudahan segera, Daftar Calon Tetap (DCT) kan belum, setelah DCT kita akan wajibkan caleg untuk menyosialisasikan," kata Zaldi.

Baca juga: Prabowo Subianto Berkunjung Sehari ke Kota Padang, Hadari Acara Politik, Berikut Agendanya

Selain itu, PBB juga akan menggelar konsolidasi pemenangan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 wilayah zona 3 di Kota Padang pada Sabtu (9/9/2023) dua hari mendatang.

Zaldi mengatakan, dalam konsolidasi itu akan dihadiri langsung Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jendral PBB Afriansyah Noor.

Selain itu, bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga terkonfirmasi akan menghadiri konsolidasi tersebut.

Zaldi melanjutkan bahwa konsolidasi kali ini diikuti oleh 11 DPW PBB, sembilan dari Sumatera, dan DKI Jakarta serta Banten.

Ketua DPW PBB Sumbar berharap kedatangan Prabowo hingga Yusril dapat memantik semangat para kader dan bacaleg untuk bertarung di pemilu 2024.

Nada optimis dilontarkannya bahwa pada pemilu mendatang PBB Sumbar dapat meraih target kursi di Pileg dan turut memenangkan Prabowo di kontestasi Pilpres.

"Target kami untuk pemilu 2024 satu kursi tiap dapil, dari tingkat DPR RI, provinsi hingga kabupaten/ kota," ujarnya.