Anies Turut Andil Tentukan Cak Imin jadi Cawapres, Dinilai Punya Basis Kuat di Jatim dan Jateng

TRIBUNPADANG.COM - Duet Anies-Cak Imin masih menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Satu di antaranya terkait seberapa jauh keterlibatan Anies dalam proses penentuan cawapres Cak Imin untuk mendampinginya di Pilpres 2024 nanti.

Dalam acara blak-blakan di YouTube Narasi milik Najwa Shihab, Senin (4/9/2023), Anies memberikan jawaban terkait hal tersebut.

Anies menjelaskan, jika Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dan ia kemudian melaksanakan perintah tersebut, maka itu merupakan petugas partai karena semata-mata hanya menjalankan perintah.

Namun, jika nama yang diputuskan Surya Paloh sesuai kebutuhan, maka bisa muncul darimana saja.

Baca juga: PKS Belum Restui Cak Imin Jadi Pendamping Anies Baswedan? Ini kata Sekretaris DPW PKS Sumbar

Seperti yang dikatakan, Anies menyatakan perlu mengundang Partai Kebangkitan Nasional (PKB) karena merasa pihaknya lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga membutuhkan partai yang mempunyai basis kuat di sana.

"Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai, semata-mata menjalankan," katanya, dikutip dari YouTube Mata Najwa, Senin.

"Tapi, kalau yang di bawah namanya adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti yang sampaikan tadi di bulan Juni, kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kita butuh partai yang basis kuat di sana," imbuhnya.

"Jadi ketika ada nama ini, ini adalah nama yang sesuai kebutuhan. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu darimana saja," tambahnya lagi.

Baca juga: Tak Persoalkan Siapa Wakil, PKS Siapkan Menangkan Anies-Cak Imin di Sumatera Barat

Anies Sebut Surya Paloh Lebih Pilih Bersepakat dengan PKB Dulu

Anies juga menjelaskan, pada saat itu, Surya Paloh dihadapkan dua pilihan.

Pertama, yakni berunding dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat terlebih dahulu, kemudian baru membangun kesepakatan dengan PKB, yang mana risikonya bisa memungkinkan PKB diajak kerja sama dengan partai politik lainnya lebih dulu.

Kedua, membangun kesepakatan bersama dengan PKB terlebih dahulu, baru nanti menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, di mana risikonya adalah mereka merasa dilewati atau tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu.

"Pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi, saya berunding dulu dengan PKS dan Demokrat, baru nanti bangun kesepakatan dengan PKB, risikonya mungkin PKB sudah diajak dengan yang lain dulu atau bangun kesepakatan sekarang, lalu menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, risikonya mereka merasa dilewati dan tidak diajak bicara," jelas Anies.

Dikatakan Anies, Surya Paloh pun akhirnya memilih opsi pertama yang lebih memilih untuk bersepakat terlebih dahulu dengan PKB.