KPU Revisi DCS Caleg DPRD Sumbar, Bacaleg Partai Buruh di Dapil Sumatera Barat II Bertambah

Kemudian, lanjut Jons Manedi, tiga tanggapan atau masukan lainnya terhadap salah satu calon dalam satu partai.

Tanggapan itu tidak memberikan dukungan terhadap calon tersebut untuk melanjutkan proses pencalonan sebagai Bacaleg DPRD provinsi.

Sementara 53 laporan masukan dan tanggapan terhadap penetapan DCS di kabupaten/kota yaitu di KPU Pesisir Selatan sebanyak 17 laporan, KPU Sijunjung 11 laporan, KPU Padang Pariaman tiga laporan, KPU Lima Puluh Kota satu laporan.

Lalu, KPU Dharmasraya tiga laporan, KPU Pasaman Barat satu laporan, KPU Padang satu laporan, KPU Sawahlunto satu laporan, KPU Bukittinggi 13 laporan, dan KPU Kota Pariaman dua laporan.

Jons Manedi menyampaikan, atas tanggapan atau laporan yang disampaikan masyarakat ke KPU, pihaknya sudah menyurati parpol yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan memberikan ruang kepada Bacaleg untuk mengklarifikasi kepada parpol.

Ia mengatakan, KPU Sumbar menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Kemudian partai akan melakukan klarifikasi internal ke kadernya dari tanggal 1-7 September 2023.

"Partai politik masih mempunyai waktu hingga tanggal 7 September 2023, untuk menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU. Kami akan menerima hasil klarifikasi dari parpol mulai tanggal 1 sampai dengan 7 September mendatang," imbuhnya.

Lanjut dia, KPU akan mencermati dan merapatkan untuk memberi untuk memberikan status bakal calon yang mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat.

Kalau nantinya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), maka parpol masih bisa mengajukan pengganti bakal calon sementara tersebut diberikan batas waktu tanggal 14 hingga 20 September 2023.

"Proses ini tetap berlanjut hingga nanti di rancangan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) pada tanggal 3 November 2023," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPU telah mengumumkan DCS sejak 19 Agustus hingga 23 Agustus 2023 lalu. Data laporan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS diterima KPU sejak 19 Agustus hingga 28 Agustus 2023.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News