BREAKING NEWS: Wabup Pasaman Barat Risnawanto Datangi Masjid Raya Sumbar, Ajak Pedemo Pulang

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto mendatangi massa aksi warga Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasbar di Masjid Raya Sumbar, Sabtu (5/8/2023).

Wabup tampak hadir didampingi Kapolresta Padang AKBP Ferry Harahap beserta jajaran aparat lainnya.

"Kehadiran kami hari ini bertujuan membawa bapak ibuk pulang ke kampung kita," ujar Risnawanto kepada warga yang duduk di lantai satu Masjid Raya Sumbar Sabtu (5/8/2023)

Risnawanto mengaku dengan hati sangat ikhlas dan penuh perhatian, Pemkab Pasaman Barat ingin membawa masyarakat pulang.

Baca juga: Beredar Kabar Pemprov Sumbar akan Bubar Paksa Ribuan Warga Air Bangis, Ini Kata Mursalim

Lanjutnya, dengan pulang ke kampung halaman, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa di negeri asal.

"Tentang usulan dan tuntutan akan diserahkan ke pejabat yang berwenang," ujarnya.

Ia menambahkan Pemda bersama Forkopimda akan menjamin keselamatan dan keamanan sampai ke negeri.

"Kepada mahasiswa yang sudah berjuang hak rakyat, namun juga kita perjuangkan agar mereka kembali ke rumah masing-masing," katanya.

Hingga kini, masih berlangsung dialog antar Wabup dengan masyarakat. (*)

Sebelumnya, Jumat (4/8/2023) sore, sekitar seribu lebih massa aksi warga Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Pasaman Barat membubarkan diri dan kembali ke Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar).

Pantauan TribunPadang.com, massa mulai bertolak ke Masjid Raya sekitar pukul 18.00 WIB, setelah sebelumnya berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar sejak pukul 16.00 WIB.

Saat berunjuk rasa, massa tetap meminta ditemui Gubernur Sumbar Mahyeldi agar memberikan jawaban atas keresahan mereka.

Terlihat juga, sebagian warga memegang selebaran bertuliskan 'Wanted Gubernur Sumatera Barat ', dan juga terpampang wajah Gubernur Mahyeldi.

Sebelumnya, pada unjuk rasa hari kelima ini, seorang perempuan pengunjuk rasa menangis histeris saat berorasi. Ia kemudian ditenangkan warga lainnya.

Baca juga: Bertahan Ikut Aksi Hari ke-5 di Kantor Gubernur, Warga Pasbar: Pulang pun Nasib Kami Tak Jelas

Salah seorang koordinator BEM Sumatera Barat, Andri Santoso yang turut mendampingi massa aksi mengatakan, sederhananya warga meminta gubernur menerima tuntutan yang disampaikan warga.

Adapun kata dia, dihari kelima ini, BEM Sumatera Barat tetap berkomitmen bersama masyarakat menyuarakan keresahan.

"Aksi akan berlanjut jika masyarakat menginginkan, namun nanti kami akan konsolidasi lagi," ujar Andri.

Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumbar mendesak Gubernur Sumbar Mahyeldi menemui masyarakat Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang sudah berunjuk rasa selama empat hari ini.

Menurut Ketua PBHI Sumbar, Ihsan Riswandi, gubernur terkesan mengabaikan permintaan masyarakat yang menginginkan pertemuan langsung, tanpa perwakilan.

Ihsan mengatakan seharusnya Mahyeldi mau menemui masyarakat yang berdemo dan mendengar aspirasi mereka secara langsung.

Baca juga: Sudah Temui Gubernur Sumbar, Massa Demo Tandingan Warga Pasbar Aksi Lagi, Bawa Speaker Lebih Keras

"Kalau dibiarkan begini, lama kelamaan bisa terjadi gesekan dan berujung dengan konflik," katanya kepada Tribunpadang.com, Kamis (3/8/2023).

Apalagi sejak hadirnya unjuk rasa tandingan oleh puluhan orang yang mengaku berasal dari Air Bangis, konflik horizontal bisa saja terjadi.

Hal itu didasari atas narasi yang disampaikan kelompok tandingan bertolak belakang dengan tuntutan masyarakat yang sudah berdemo empat hari terakhir.

"Bahkan sudah sangat provokatif dan rasis, namun cukup disayangkan tindakan tersebut tetap dibiarkan saja oleh aparat kemanan," kata Ihsan.

"Tuntutannya kami ingin dibebaskan mencari mata pencaharian kami, tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti, selesaikan konflik lahan dan bebasan rekan kami yang ditangkap," ujar Kordinator lapangan aksi damai masyarakat Air Bangis, Haris Ritonga (36), Selasa (31/7/2023).

Baca juga: Alasan Warga Pasbar Tolak Kirim Perwakilan Bertemu Gubernur Sumbar: Sudah Sering Dibohongi

Menurut Haris, permasalahan di negerinya sudah berlangsung lama. Ia bersama sekitar 4.000 jiwa lainnya tinggal di hutan kawasan secara turun-temurun sejak 1970-an.

Namun tiba-tiba saja, pada tahun 2016, muncul Program Hak Tanaman Rakyat (HTR) di perkebunan mereka tersebut.

"Sejak itu, muncul masalah bertubi-tubi, puncaknya kemarin, masyarakat yang sedang panen ditangkap," kata Haris.(*)