BREAKING NEWS: Wabup Pasaman Barat Risnawanto Datangi Masjid Raya Sumbar, Ajak Pedemo Pulang

Adapun kata dia, dihari kelima ini, BEM Sumatera Barat tetap berkomitmen bersama masyarakat menyuarakan keresahan.

"Aksi akan berlanjut jika masyarakat menginginkan, namun nanti kami akan konsolidasi lagi," ujar Andri.

Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumbar mendesak Gubernur Sumbar Mahyeldi menemui masyarakat Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang sudah berunjuk rasa selama empat hari ini.

Menurut Ketua PBHI Sumbar, Ihsan Riswandi, gubernur terkesan mengabaikan permintaan masyarakat yang menginginkan pertemuan langsung, tanpa perwakilan.

Ihsan mengatakan seharusnya Mahyeldi mau menemui masyarakat yang berdemo dan mendengar aspirasi mereka secara langsung.

Baca juga: Sudah Temui Gubernur Sumbar, Massa Demo Tandingan Warga Pasbar Aksi Lagi, Bawa Speaker Lebih Keras

"Kalau dibiarkan begini, lama kelamaan bisa terjadi gesekan dan berujung dengan konflik," katanya kepada Tribunpadang.com, Kamis (3/8/2023).

Apalagi sejak hadirnya unjuk rasa tandingan oleh puluhan orang yang mengaku berasal dari Air Bangis, konflik horizontal bisa saja terjadi.

Hal itu didasari atas narasi yang disampaikan kelompok tandingan bertolak belakang dengan tuntutan masyarakat yang sudah berdemo empat hari terakhir.

"Bahkan sudah sangat provokatif dan rasis, namun cukup disayangkan tindakan tersebut tetap dibiarkan saja oleh aparat kemanan," kata Ihsan.

"Tuntutannya kami ingin dibebaskan mencari mata pencaharian kami, tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti, selesaikan konflik lahan dan bebasan rekan kami yang ditangkap," ujar Kordinator lapangan aksi damai masyarakat Air Bangis, Haris Ritonga (36), Selasa (31/7/2023).

Baca juga: Alasan Warga Pasbar Tolak Kirim Perwakilan Bertemu Gubernur Sumbar: Sudah Sering Dibohongi

Menurut Haris, permasalahan di negerinya sudah berlangsung lama. Ia bersama sekitar 4.000 jiwa lainnya tinggal di hutan kawasan secara turun-temurun sejak 1970-an.

Namun tiba-tiba saja, pada tahun 2016, muncul Program Hak Tanaman Rakyat (HTR) di perkebunan mereka tersebut.

"Sejak itu, muncul masalah bertubi-tubi, puncaknya kemarin, masyarakat yang sedang panen ditangkap," kata Haris.(*)