Demo Hari ke-2 Warga Air Bangis Jalan Kaki Seusai Nginap di Masjid Raya Sumbar, Ingin Jumpa Gubernur

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Ribuan warga Air Bangis, Pasaman Barat berjalan kaki dari Masjid Raya Sumbar menuju kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (1/8/2023). 

Warga Nagari Air Bangis, Pasaman Barat ini mulai bergerak menuju Kantor Gubernur Sumatera Barat untuk melanjutkan aksi unjuk rasa. 

Hari ini adalah hari kedua aksi demonstrasi setelah masyarakat Air Bangis gagal menemui Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Senin (31/7/2023). 

Baca juga: BREAKING NEWS: Gagal Temui Mahyeldi, Warga Air Bangis Demo Lagi di Kantor Gubernur Sumbar Pagi Ini

Warga yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang berjalan kaki dari Masjid Raya Sumbar menuju lokasi demo, sekira pukul 9.30 WIB.

Mereka akan kembali berdemo untuk menuntut agar Gubernur Sumbar menyelesaikan konflik agraria di Air Bangis.

"Kami akan kembali berdemo sampai Gubernur dan Pemerintah memberikan kepastian akan penyelesaian masalah lahan di kampung kami," kata Andi (30), salah seorang warga Air Bangis yang ikut demo.

Andi mengatakan massa akan menggelar aksi damai sampai gubernur hadir dan mendengarkan keluh kesah masyarakat.

Baca juga: Warga Air Bangis Minta Gubernur Sumbar Selesai Konflik Lahan dan Bebaskan Petani yang Ditangkap

Gusniar, perempuan 38 tahun, berangkat dari Air Bangis dengan menempuh 300 km naik mobil pikap.

Pada hari kedua aksi ini ibu tiga anak ini berharap pemerintah bisa memberikan kepastian agar lahan masyarakat tidak dicaplok dan dijadikan Proyek Strategis Nasional.

Gusniar juga berharap agar warga tidak lagi cemas diangkut polisi saat menjual atau membeli sawit di lahan mereka sendiri.

"Mudah-mudahan penderitaan kami di Air Bangis didengar. Saya ingin pemerintah membantu masyarakat agar tanah dan kebun sawit tetap aman," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, ribuan warga yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat dari Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Bremas, Kabupaten Pasaman Barat, berdemonstrasi menuntut agar Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyelesaikan konflik agraria di daerah itu.

Ada empat tuntutan yang dilayangkan masayrakat Air Bangis, yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi, menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, pembebaasan dari Koperasi KSU ABS HTR, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak manapun.

Unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (31/7/2023) ini adalah puncak dari kegelisahan masyarakat Air Bangis yang telah mengendap bertahun-tahun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masayrakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikiriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Saat itu polisi menangkap warga yang membeli hasil kebun sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis.

“Kami ingin dibebaskan mencari mata pencarian tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti. Untuk itu kami meminta bebaskan rekan kami yang ditangkap,” katanya.

Haris mengatakan sejak ditetapkan seabgai hutan produksi, warga diwajibkan menjual sawit kepada koperasi yang telah ditetapkan.

"Rekan kami ditahan saat melakukan aktivitas panen sawit di kebun dia sendiri. Kalau memang itu hutan kawasan produksi, kami butuh penyelesaian. Karena kami sudah dari dulu tinggal di sana. Jadi kami menuntut campur tangan gubernur dalam penyelesaian permasalah yang terjadi" kata Haris (*)