Pidato Politik Anas Urbaningrum di Monas, Kirim Pesan agar Kedzaliman Hukum Tolong Dihentikan

TRIBUNPADANG.COM- "Saya ingin mengirim pesan bagi yang pernah melakukan kedzaliman hukum tolong itu dihentikan"

Kalimat tersebut diucapkan Anas Urbaningrum saat menyampaikan pidato politiknya di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Sabtu (15/7/2023).

Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) meminta kasus yang menimpanya tidak boleh terjadi kepada anak bangsa lainnya.

Baca juga: Pengamat Sebut PKN Mesti Hadirkan Tokoh, Tak Cukup Jaringan Aktivis Pro Anas Urbaningrum

"Saya ingin mengirim pesan bagi yang pernah melakukan kedzaliman hukum tolong itu dihentikan. Jangan diulangi lagi boleh terjadi pada Anas tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa lain. Agar menjadi pelajaran bagi Indonesia bangsa ini. Pelajaran bagi masa depan kita semua," kata Anas dalam orasi politiknya di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Sabtu (15/7/2023).

Anas pun menyebutkan bahwa kasus korupsi yang menimpanya dianggap sebagai kedzaliman dan persekusi hukum.

Dia pun mengaku tidak masalah dengan apa yang telah menimpanya.

"Harus ada hikmah yang dipetik bangsa ini bahwa tidak boleh terjadi lagi pada anak bangsa indonesia apapun agamanya apapun suku apapun ras apapun partainya apapun warna kulitanya apapun orientasi politiknya," jelasnya.

Baca juga: PKN: Semangat Mengembalikan Kejayaan Nusantara dan Menghadirkan Kembali Figur Anas Urbaningrum

Lebih lanjut, Anas menuturkan bahwa semua orang sama di mata hukum.

Sebaliknya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dalam hukum.

"Posisinya setara posisinya egaliter. Tidak ada yang istimewa karena semua istimewa di depan merah putih, Indonesia, masa depan lebih baik," tukasnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum bersyukur dirinya kini telah kembali berpolitik.

Terlebih, momentum Anas kembali masuk ke politik tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-54.

"Jadi ini buat saya momentum ultah yg sangat istimewa karena ultah biasanya adalah sarana untuk refleksi, nah hari ini ultah yang kemudian bukan hanya refleksi diri tetapi ultah yang ditegaskan dengan harapan tentang keadilan," kata Anas di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

Dia berpendapat, Indonesia bisa tegak jika keadilannya pun tegak.

"Indonesia ini akan kuat kalau keadilannya ditugaskan dengan baik bagi setiap warga negara, bukan hanya buat Anas, tetapi bagi setiap warga negara," kata dia.

Menurutnya, simbol tegaknya keadilan adalah Tugu Monas.

"Saya membahasakannya begitu kurang lebih," tandas dia.

Bicara Arah Koalisi PKN

Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengungkapkan arah koalisi partainya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

Hal itu menyusul dirinya baru didapuk menjadi orang nomor satu di PKN.

Terkait hal ini, Anas pun menyatakan arah koalisi PKN dipastikan tidak ditentukan oleh mimpi.

Namun, Ia tidak menjelaskan apakah pernyataan itu bermaksud menyindir mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anas menuturkan bahwa penentuan arah pilpres akan menimbang terkait mana yang paling memberikan kemaslahatan bagi Indonesia di masa depan.

Adapun SBY memang pernah menceritakan soal mimpinya lewat utasan melalui akun twitter pribadinya.

Di mimpinya itu, Ia pun bertemu dengan presiden ke-8 RI.

"Arah koalisi, pasti tidak ditentukan oleh mimpi, arah koalisi akan dibahas sungguh-sungguh di dalam partai dengan pertimbangan-pertimbangan matang tetapi pertimbangan yang matang adalah mana yang paling maslahat di Indonesia," kata Anas saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Sabtu (15/7/2023).

Anas menuturkan bahwa penentuan arah pilpres akan menimbang terkait mana yang paling memberikan kemaslahatan bagi Indonesia di masa depan.

"Nah itulah yang akan kami godok serinci-rincinya sekeras-kerasnya kalau perlu berantem di dalam. Berantem maksudnya berantem pikiran gagasan ketika memutuskan ya sudah itu keputusan bersama," jelasnya.

Lagi pula, Anas menambahkan pendaftaran capres dan cawapres masih bakal berlangsung pada Oktober 2023 mendatang.

Hingga saat ini, belum ada satu pun koalisi yang telah mendeklarasikan diri sebagai pasangn capres dan cawapres.

"Tapi itu tentu tidak hari ini itu butuh waktu kalau pilpres dan pendaftarannya baru bulan Oktober juga kan sekaranf pun juga Bacapres atau cawapres yang ada baru bakal capres bakal cawapres dan yang ingin banyak kan dan itu wajar yang repot adalah kalau pilpres tapi tidak ada yang ingin jadi calon. Kalau yang ingin banyak justru baik," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pidato Politik di Monas, Anas Urbaningrum: Kedzaliman Hukum Boleh Terjadi Pada Anas, Tapi . . ., .