Profil dan Biodata Arief Hidayat, Hakim MK yang Punya Pendapat Berbeda soal Sistem Pemilu 2024

Periode Kedua

Ketua Mahkamah Konstitusi (14 Juli 2017 – 1 April 2018)

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (6 November 2013 - 12 Januari 2015)

Hakim Konstitusi

Periode Pertama (1 April 2013 - 1 April 2018)

Periode Kedua (1 April 2018 – 1 April 2023)

Keluarga:

Istri:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,C.N.,M.Hum.

Anak:

Adya Paramita Prabandari, S.H.,MLI.,M.H.
Airlangga Surya Nagara, S.H.,M.H.

Pendidikan:

SD, SMP, SMA di Semarang
S1- Fakultas Hukum UNDIP (1980)
S2 - Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga/UNAIR (1984)
S3 - Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro/UNDIP (2006)

Karier:

Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP
Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum (S2 Ilmu Hukum), Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, dan Program Doktor Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Program S2 dan S3 di berbagai PTN/PTS di Indonesia
Pengajar kursus-kursus Amdal, Audit Lingkungan PPLH UNDIP, dan kursus-kursus Teknik Perundang-Undangan di UNDIP
Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD RI) dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD R
Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum; Sekretaris Badan Koordinasi Mahasiswa (BKK)/ Sekretaris Pembantu Rektor III; Pembantu Dekan II Fakultas Hukum; Pembantu Dekan I Fakultas Hukum; Dekan Fakultas Hukum; dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum; kesemuanya di UNDIP
Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang (2008)
Hakim Konstitusi (2013-2018).

Organisasi

1. Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah

2. Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi

3. Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia

4. Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan

5. Anggota Pusat Studi Hukum Kepolisian

Bidang Keahlian

Hukum Tata Negara

Hukum dan Politik

Hukum dan Perundang-Undangan

Hukum Lingkungan

Hukum Perikanan

Riwayat Kepangkatan Dosen

1. Calon Pegawai Negeri Sipil, III-A Tahun 1981

2. Penata Muda, III-A, Tahun 1982

3. Penata Muda Tingkat I, III-B, Tahun 1984

4. Penata, III-C, Tahun 1986

5. Penata Tingkat I, III-D, Tahun 1990

6. Pembina, IV-A, Tahun 1995

7. Pembina Tingkat I, IV-B, Tahun 2003

8. Pembina Utama Muda, IV-C, Tahun 2005

9. Pembina Utama Madya, IV-D, Tahun 2008

10. Pembina Utama, IV-E, 2010

Riwayat Jabatan Dosen

1. Asisten Ahli Madya, Tahun 1982

2. Asisten Ahli, Tahun 1984

3. Lektor Muda, Tahun 1986

4. Lektor Madya, Tahun 1990

5. Lektor, Tahun 1995

6. Lektor Kepala, Tahun 2003

7. Guru Besar, Tahun 2008

Riwayat Jabatan Struktural Dosen

1. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNDIP

2. Sekretaris Badan Koordinasi Mahasiswa (BKK)/ Sekretaris Pembantu Rektor III UNDIP

3. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNDIP

4. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNDIP

5. Dekan Fakultas Hukum UNDIP

6. Ketua Program Magister Ilmu Hukum FH UNDIP

Riwayat Pekerjaan Lainnya

1. Menjadi peserta Rakertas di Dewan Ketahanan Nasional 1997

2. Menjadi narasumber di Departemen Dalam negeri RI 2003-2005

3. Sekretaris Panitia Tim Seleksi KPU Provinsi Jawa Tengah 2008

4. Anggota Panitia Seleksi KPID Jawa Tengah

5. Anggota Panitia Seleksi KIP Jawa Tengah

6. Menjadi narasumber di berbagai seminar, lokakarya, pelatihan di tingkat Nasional dan Jawa Tengah

7. Menjadi narasumber pada Kursus Pimpinan Tingkat I

8. Mitra Bestari Dewan Redaksi Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Negeri Semarang

9. Mitra Bestari Dewan Redaksi Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Muhammadiyah Magelang

10. Menjadi Ahli Bidang Hukum Tata Negara, Politik Hukum, Hukum Lingkungan, dan hukum Keamanan Nasional

11. Ahli Pemerintah pada Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Intelejen

12. Ahli Pemerintah pada Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Jabatan Wakil Menteri RI

13. Ahli Pemerintah pada Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam kasus Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara

Kunjungan Luar Negeri

1. National University of Singapore

2. Universitas Kebangsaan Malaysia

3. Chulalangkorn University – Thailand

4. Groningen University – Belanda

5. Erasmus University – Belanda

6. Leiden University – Belanda

7. University of Wisconsin Law School – Madison – USA

8. Flinders University – Adelaide – Australia

9. Mahkamah Internasional – Den Haag – Belanda

10. University of Philipina – Manila

11. University of San Carlos – Cebu, Philipina

12. University of St. Petersburg, Bowman University, People Friendship University – Rusia

Karya Ilmiah

1. Konsep-konsep Peningkatan Daya Saing Dilihat dari Pendekatan Hukum

2. Peranan KIM / FIM Sebagai Media Konsultasi Publik

3. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

4. Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum

5. Implementasi Ideal Pasal 18 UUD Negara RI (Khususnya Tentang Pemerintahan Desa)

6. Sumbang Saran dan Kajian dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Politik atas Masalah Tanah Cakrawala, Kota Semarang

7. Tinjauan Hukum Tata Negara Terhadap Kelembagaan Kementerian Negara Republik Indonesia

8. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Politik di Era Reformasi

9. Menguatkan Keterwakilan Politik : Tinjauan Kristis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah

10. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Dimensi Moral dan Hukum)

11. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Suatu Analisis yang Dikaitkan dengan Konsolidasi Demokrasi di Indoensia)

12. The Indonesian Dream

13. Paradigma Daya Saing Nasional dari Perspektif Hukum

14. Status dan Kedudukan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

15. Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)

16. Kendala, Hambatan dan Dukungan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan IPTEK di Daerah Sebagai Bagian dari Otonomi Daerah

17. Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

18. Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (Kuota Setengah Hati)

19. Implementasi Pasal 28 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Studi Yuridis – Historis Sejak Tahun 1945 – 2003)

20. Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah (Suatu Kajian Menggunakan Pendekatan Kritis)

21. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia

22. Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Pasal 28 UUD 1945

23. Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Nasional dan Global.

24. Penataan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Lembaga Penunjang Negara [Auxillary State Organ] Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan yang Efektif dan Efisien)

25. Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Penyelenggaraan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)

Penghargaan

1. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, SK Presiden RI

2. Satya Lencana Pengabdian di UNDIP 25 Tahun.(*)

Sumber: Tribunnewswiki