Krisis Iklim, Hak Anak di Pesisir Pantai Padang Terancam Terabaikan Karena Abrasi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Krisis iklim berdampak nyata bagi anak-anak yang tinggal di pesisir pantai Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Krisis iklim membuat anak-anak tidak mendapatkan hak-hak mereka. Kondisi ini sangat nyata dirasakan termasuk oleh anak-anak Juslaini (46) warga Pantai Air Manis, Kota Padang.

Saat ditemui Sabtu (27/5/2023), Juslaini (46) tengah duduk di depan rumahnya. Sambil menatap nanar ke laut lepas, ia mengingat gelombang pasang yang terjadi pada November tahun 2022 lalu. 

Hantaman gelombang pasang itu menerobos dapurnya. Air laut juga membanjiri rumah dan halaman hingga setinggi lutut. Akibatnya peralatan elektroniknya seperti kulkas dan televisi rusak. Sejumlah baju sehari-hari, seragam sekolah hingga buku-buku basah, beberapa hanyut terbawa air.

Kedua anaknya, Reyhan (17) dan Rivan (11) yang duduk di sekolah tingkat dasar (SD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kesulitan untuk bersekolah. "Rumah seperti kolam, air setinggi ini," kata Juslaini bercerita sambil menunjuk lututnya.

Sambil memperlihatkan video gelombang pasang yang membanjiri rumahnya, Juslaini mengatakan gelombang pasang itu membanjiri rumahnya dua kali sehari selama seminggu. Pagi hari, gelombang pasang terjadi saat subuh sampai pukul 10 pagi. Lalu sore hari sekitar pukul lima sampai tengah malam.

Baca juga: Anggota DPRD Sumbar Rahmat Saleh Lakukan, Peninjauan Lokasi Abrasi Pantai Air Manis

Selama seminggu gelombang pasang, anak-anak juga tidak bisa bermain. Aktivitas keluarga tidak lepas dari membersihkan rumah, mengeluarkan air dan pasir dari rumah.

Selama gelombang pasang menghempas pesisir Pantai Padang, suami Juslaini, Dedi Iskandar (48) tidak bisa melaut menangkap ikan. Sementara kebutuhan dapur harus tetap mengepul. Terpaksa mereka berhutang, tutup lubang, gali lubang. "Kadang ada saudara yang ngasih nasi bungkus," ujarnya

Kejadian ini bukan yang pertama kali dirasakan keluarga ini. Tahun 2009 rumah kayu mereka di lokasi yang sama juga hancur diterjang gelombang pasang. Beruntung, saat itu pemerintah memberikan bantuan untuk membangun rumahnya kembali.

Untuk menahan abrasi, Juslaini juga harus merogoh kocek untuk membeli karung-karung, kemudian diisi dengan pasir. Selain itu, beberapa batu dan ban bekas diletakan di bagian belakang rumah.

Sementara untuk pindah, keluarga Dedi Iskandar tak mampu, ia harus menabung lebih lama untuk bisa membeli tanah yang aman dari abrasi. Apalagi harga tanah di perkotaan juga terbilang mahal. "Hasil melaut juga tidak menentu kadang hanya Rp 100 ribu sehari, makin lama ikan semakin sedikit," katanya.

Baca juga: Sering Terjadi Abrasi Pantai, Warga Tiku Agam Minta Dibangun Batu Pemecah Ombak

Keluarga mereka adalah korban dari krisis iklim yang membuat permukaan air laut terus meningkat. Krisis iklim, krisis masyarakat seluruh dunia yang diakibatkan pemanasan global. 

Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi naik sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub. Lalu volume air laut meningkat yang berdampak pada abrasi dan gelombang pasang.

Medi Iswandi, Kepala Bappeda Sumatera Barat saat diskusi rancangan infrastruktur abrasi pesisir pantai Padang berbasis mitigasi bencana pada Februari 2023 lalu, menyebut data  Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Padang saja mengalami kehilangan garis pantai 21-49,4 meter per tahun.

Kehilangan itu terjadi sepanjang 24,7 kilometer dari 74 kilometer garis pantai di Padang pada 2009-2018. Selain itu, ada kenaikan air laut 0,37 cm per tahun. Garis pantai Padang juga mengalami kemunduran enam meter per tahun ke arah darat.

Kemunduran garis pantai yang disebabkan abrasi juga berdampak pada anak-anak. Anak-anak di pesisir pantai terancam tidak mendapatkan hak bermain, hak mendapatkan pendidikan yang layak dan hak mendapatkan gizi yang seimbang.

Baca juga: Catatan dari Diskusi Abrasi Pantai dan Mitigasi Bencana, Pantai Padang Mana Pasirmu