Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana: MK bakal Putuskan Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

TRIBUNPADANG.COM - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup.

Dia menyebutkan itu berdasarkan bocoran yang diterima dirinya soal putusan MK terkait sistem Pemilu Legislatif.

Denny menyebut, informasi yang disampaikan kepadanya bahwa MK bakal memutuskan gugatan Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," tulis Denny dalam akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99, dikutip Senin (29/5/2023).

Denny menyebut, putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK.

Baca juga: Bawaslu Sijunjung Gelar Sosialisasi dan Deklarasi Desa Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu 2024

Dimana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim.

Perihal darimana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut. Terpenting kata dia, informasi yang dia terima itu kredibel.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," ucap Denny.

Jika memang pada putusan nantinya MK mengabulkan sistem pemilu dengan proporsional tertutup, maka kata dia sistem pemilu di Indonesia akan kembali ke masa orde baru (orba).

"Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Baca juga: Penyusunan DPSHP untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Solok, Bawaslu Masih Temukan Sejumlah Kesalahan

Dalam unggahannya itu juga, Denny menyampaikan kondisi politik tanah air saat ini.

Salah satunya yakni perihal penegakan hukum di Indonesia yang didasari pada putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK.

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun," kata Denny.

"PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", Istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal," sambungnya.

"Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan. Salam integritas!" tutup Denny.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Solok Minta Parpol dan Masyarakat Kawal Penetapan DPSHP untuk Pemilu 2024