81 Bidang Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin Belum Bebas, Wagub: Terbanyak di Nagari Kapalo Hilalang

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menyebut, saat ini pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang - Sicincin sudah mencapai 95 persen, termasuk yang masuk konsinyasi atau masuk ke ranah pengadilan.

Dari 1.622 bidang tanah, kata dia, total yang telah dibebaskan sebanyak 1.541 bidang.

"Sisa lima persen, 81 bidang lagi yang belum selesai. Kalau masuk ke konsinyasi kita anggap sudah selesai karena masuk ke ranah pengadilan," kata dia.

Audy memastikan, dana untuk menyelesaikan seluruh tanah yang ada di seksi Padang - Sicincin sudah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan.

Ia mengatakan jumlah bidang tanah yang belum bebas terbanyak di Nagari Kapalo Hilalang, yaitu 60 bidang.

Baca juga: Jalan Tol Padang-Sicincin bakal Punya Dua Titik Exit Tol: Lubuk Alung dan Tarok City

Lalu, di Nagari Parit Malintang, ada delapan bidang yang belum bebas. Di Nagari Sicincin ada enam bidang.

Kemudian di Nagari Sungai Buluh Selatan ada dua bidang, Nagari Sungai Buluh Barat dua bidang, Nagari Sungai Buluh Utara ada dua bidang dan Nagari Lubuk Alung satu bidang.

Staf Khusus Tim Percepatan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pemprov Sumbar Syafrizal Ucok dalam laporannya merincikan progres 81 bidang yang belum terbebaskan itu.

Sebanyak 22 bidang dalam pengecekan di BPN. 17 bidang dalam proses penilaian karena terbit bidang baru akibat plotting sertifikat dan 14 bidang dalam proses musyawarah.

Baca juga: Melihat dari Dekat Progres Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Sumatera Barat

Lalu 13 bidang lainnya dalam proses penilaian ulang karena sudah verifikasi. Kemudian sembilan bidang belum ada BA konsinyasi.

Syafrizal Ucok melanjutkan, lima bidang saat ini dalam proses verifikasi Satgas A dan B. Tiga bidang berkasnya belum lengkap, serta dua bidang menunggu inkracht (perkara tanah IKK).

Selanjutnya, satu bidang berkasnya belum ada, sebidang lainnya dalam proses penyelesaian permasalahan sengketa dan satu bidang lainnya tidak hadir UGK. (*)