DPRD Wanti-Wanti Pemprov Sumbar Tetap Bersurat ke Pusat Pertahankan Status Internasional BIM

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda menambahkan, menurutnya, saat ini seharusnya polemik tentang status BIM bisa diakhiri, karena polemik itu tentu menjadi preseden buruk juga bagi pariwisata Sumatera Barat.

Katanya, semua pihak ingin wisata di Sumbar berkembang, namun harus menyiapkan infrastruktur dan hospitality kita dengan baik, termasuk peningkatan kualitas BIM.

Ia melanjutkan, dari data-data yang ada, BIM masih masuk 10 bandara internasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Luhur Budianda menyampaikan, kewenangan pemangkasan status bandara internasional berada di tangan pemerintah pusat.

Menurutnya, dari 30 an lebih bandara internasional di Indonesia memang ada yang tidak efektif, dan BIM termasuk bandara yang efektif dan prioritas pusat.

Baca juga: Sejarah Berdirinya BIM, Bandara Internasional Sumbar yang Dikhawatirkan Turun Kelas jadi Nasional

Lebih lanjut ia menilai bahwa Pemprov Sumbar, stakeholder terkait dan masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap BIM, dan hal itu patut disyukuri.

"Mudah-mudahan rasa memiliki ini terus berkembang dalam bentuk yang konstruktif yang sama-sama membangun dalam hal hospitality dan kebersihan," kata Luhur Budianda.

Untuk diketahui, DPRD Sumbar menggelar rapat koordinasi dengan Pemprov Sumbar, Angkasa Pura II, ASITA, Badan Promosi Wisata Daerah, akademisi di pihak lainnya membahas tentang wacana pusat memangkas bandara internasional.

Pengamatan TribunPadang.com di ruang rapat paripurna DPRD Sumbar, semua elemen bersepakat bahwa BIM harus tetap berstatus bandara internasional, untuk menunjang akses wisata dan peningkatan perekonomian.(*)