Setahun Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Pariaman Launching Tiga Program Sekaligus

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Satu tahun jelang Pemilu serentak 2024, Bawaslu Kota Pariaman launching tiga program sekaligus, Selasa (14/2/2023).

Launching ini dilakukan secara serentak di Bawaslu RI, provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, dalam kesempatan ini pihaknya di Pariaman juga menggelar agenda yang sama.

"Terhitung hari ini, satu tahun lagi kita akan menggelar pemilu serentak tepatnya pada 14 Februari 2024. Jadi Bawaslu mulai dari pusat, provinsi dan daerah mengadakan pertemuan dengan stakeholder di masing-masing wilayah," ungkap Riswan.

Lebih lanjut dikatakannya, berkenaan dengan itu Bawaslu meluncurkan tiga program untuk menyambut pemilu tersebut.

Baca juga: Jelang Satu Tahun Pemilu 2024, KPU Kota Pariaman Gelar Kirab Pemilu

Adapun tiga program yang dilauncing yaitu Komunitas digital pengawasan partisipatif, Posko kawal hak pilih dan Deklarasi pemilu damai dan berintegritas.

Tiga program tersebut, lanjut Riswan, merupakan bentuk dari pengawasan partisipatif yaitu siaga pengawasan pemilu 2024.

Riswan juga mengatakan, sejauh ini pada pemilu yang telah dilewati di Pariaman tidak banyak terjadi pelanggaran pemilu.

"Kalau dikatakan tidak ada pelanggaran, ada namun hanya pelanggaran kecil yang masih bisa dimaklumi. Konteksnya masih persaingan sehat antara partai," katanya.

Riswan mengatakan, pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Tantangan dalam pemilu 2024 bakal lebih berat.

Baca juga: KPU Sijunjung Gelar Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024, Setahun Menuju Hari Pemilihan

Menyoal itu, Kapolres Kota Pariaman, AKBP Abdul Azis juga mengatakan pemilu mendatang mungkin lebih berat.

"Sama-sama kita ketahui bahwa pemilu 2024 mungkin bakal lebih berat daripada pemilu sebelumnya. Untuk itu kesiapan dalam pengawasan harus benar dimatangkan," kata AKBP Azis.

Menurutnya, ada tiga faktor pelanggaran pemilu yang menjadi atensi pihaknya salah satunya politik uang.

"Kami telah menelaah bahwa ada tiga faktor pelanggaran yang sering terjadi seperti politik identitas, politik uang dan hoaks," jelas AKBP Azis.

Untuk itu pihaknya akan berusaha melakukan pengamanan pemilu dengan maksimal, penyelidikan dan penyidikan terkait laporan dari Bawaslu serta memberikan layanan informasi kampanye. (TribunPadang.com/Alif Ilham Fajriadi)