Gubernur Sumbar Gelar Rapat Bahas Keberatan Masyarakat Soal Trase Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan

TRIBUNPADANG.COM - Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat dan kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat terkait pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

Rapat dilaksanakan di Istana Gubernur pada hari kamis (5/1/2023) yang juga dihadiri oleh konsultan JICA via zoom.

Rapat ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan terhambatnya pembangunan Seksi IV Jalan Tol Padang-Pekanbaru yaitu Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan.

Khususnya daerah Kabupaten Liampuluh Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di lima nagari.

Hal ini menjadi rumit karena perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Pembangunan Habiskan Rp 4,8 Triliun

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yang akan berakhir tanggal 31 Januari 2023 nanti.

"Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini dari masyarakat di lima Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota,” Ucapnya.

Sekdakab Limapuluh Kota Widya Putra menjelaskan bahwa dari lima nagari tersebut, tersisa dua nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol.

Untuk solusi dari masalah ini Pemkab Limapuluh Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.

“Kita optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” ucapnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Riau Hari Ini

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari masyarakat.

Masyarakat bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang karena ada situs adat dan budaya yang terdampak.

“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi.

Saat diwawancara, Mayeldi optimis bahwa masalah ini akan dapat diselesaikan.

Ia optimis bahwa pembangunan tol Payakumbuh - Pangkalan akan dapat terlaksana dan tetap harus mengutamakan masyarakat yang terdampak tentunya.

Baca juga: Sudah 88 Persen, Pembebasan Lahan Jalan Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Selesai Desember 2022