Jalan Tol Padang Pekanbaru

Presiden Singgung Pembangunan Tol, Ketua DPRD Sumbar: Pemda Perlu Perbaiki Komunikasi ke Masyarakat

Supardi mengatakan, progres pembangunan tol yang dinilai tak sesuai harapan perlu perbaikan komunikasi.

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rahmadi
TribunPadang.com/Wahyu Bahar
Ketua DPRD Sumbar Supardi di rumah dinasnya, Rabu (4/1/2023) malam. 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung progres pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

Supardi mengatakan, progres pembangunan tol yang dinilai tak sesuai harapan perlu perbaikan komunikasi.

Adapun komunikasi yang dimaksud ialah soal pembebasan lahan antara Pemprov Sumbar dengan masyarakat.

"Hanya saja, mungkin komunikasi pemerintah daerah yang kurang ke masyarakat dan perlu diperbaiki persoalan pembebasan jalan tol," kata Supardi di rumah dinasnya, Rabu (4/1/2023) malam.

Ia menyampaikan, tanah merupakan identitas bagi urang awak. Namun jika urang awak tidak lagi memiliki tanahnya, maka identitas sebagai urang Minang hilang.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Pembangunan Habiskan Rp 4,8 Triliun

Namun menurut Supardi, terkait pembangunan tol, tak ada satupun ninik mamak di Sumbar yang menolak.

"Karena tol itu sangat vital, transportasi itu dibutuhkan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurutnya, jalan tol sangat cocok dan dibutuhkan Sumbar karena transportasi menentukan pertumbuhan ekonomi.

Supardi mengatakan, Sumbar punya kaya akan rempah-rempah. Sayur mayur dan komoditi ekspor lain, ujarnya, sangat tergantung dengan transportasi darat. 

"Ketika transportasi darat kita kalah dengan yang lain, maka kita akan ketinggalan," tutur dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Riau Hari Ini

"Jambi dan Bengkulu sudah punya pabrik telur, yang sama banyak dengan Lima Puluh Kota, dan itu berpotensi ekspor ke luar, misalnya Batam atau ke Kepulauan Riau lewat tol," tambah Supardi.

Supardi mengatakan, dalam hal pembangunan jalan tol, DPRD dalam kewenangannya bertugas melakukan fungsi pengawasan.

Kata dia, dampak paling buruk jika tol tidak ada ialah pertumbuhan anjloknya ekonomi.

"Kalau tol tidak ada, habis kita ini, pertumbuhan ekonomi kita di bawah Bengkulu, di bawah kita Jambi sedikit," ujar Supardi.

Saat ini, ucap dia, pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya menempati urutan keenam dari sepuluh provinsi di Sumatera.

Baca juga: Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Mulai Berbayar, Berikut Tarif yang Diberlakukan

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved