Kabubaten Pasaman Barat

UMK Pasaman Barat 2023 Ikuti UMP Sumbar 2023, Disnaker Pastikan Pengawasan

Diketahui, besaran UMP Sumbar 2023 ialah Rp 2,7 Juta, dan itu artinya juga berlaku sebagai UMK Pasaman Barat 2023.

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rahmadi
Bangka Pos
Ilustrasi Upah Minimum Provinsi. UMK Pasaman Barat 2023 mengikuti UMP Sumbar 2023 

TRIBUNPADANG.COM, PASAMAN BARAT- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) tidak berlakukan upah minimun kabupaten (UMK) Tahun 2023 di daerah tersebut, melainkan mengikuti upah minimum provinsi (UMP) Sumbar yang sudah di SK kan oleh Gubernur Mahyeldi beberapa waktu lalu.

Diketahui, besaran UMP Sumbar 2023 ialah Rp 2,7 Juta, dan itu artinya juga berlaku sebagai UMK Pasaman Barat 2023.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Armen kepada TribunPadang.com.

"Jadi Pasaman Barat mengikuti UMP saja, bukan UMK. Tahun 2022 pun begitu, ikut UMP Sumbar tahun 2022," ujar Armen melalui sambungan telepon, Rabu (30/11/2022).

Ia mengatakan, sejauh ini Pasaman Barat belum pernah menetapkan UMK, artinya selalu mengikuti UMP Sumbar.

Baca juga: UMK Kab/Kota di Sumbar Berpotensi Lebih Tinggi dari UMP, Terutama yang Punya Perkebunan Sawit

Ia menjelaskan, untuk menetapkan UMK itu, databasenya diambil dari instansi yang berwenang di bidang statistik yakni BPS, lalu diajukan dan dibandingkan dengan kenyataan di lapangan bersama Bappeda.

Kemudian, yang dihitung ialah angka layak hidup, hingga harga kebutuhan pokok di pasar.

"Dari analisa yang kami buat di Pasaman barat, ternyata perkiraannya (UMK) di bawah UMP, dan UMK tidak berlaku jika nilainya di bawah UMP," terang dia.

"Kalau rekayasa atau analisa sementaranya untuk tahun 2023 Rp 2,2 Juta, sehingga jika hitungan analisa sementara UMK itu di bawah UMP yang ditetapkan di provinsi, maka UMK di Pasaman Barat tidak ditetapkan," ujar Armen.

Ia mengatakan, setiap kabupaten/ kota juga melakukan hal yang sama, yakni memperhitungkan atau menganalisa sejumlah indikator penentu UMK, dan jika besarannya di bawah UMP maka UMK tidak ditetapkan.

Baca juga: Penetapan UMP dan UMK Diperpanjang, Menaker: UMP Hingga 28 November dan UMK 7 Desember

Sementara, katanya, jika perhitungan UMK itu di atas UMP, maka daerah tersebut bisa menerapkan UMK.

Armen mengatakan, terkait pemberlakuan UMP di tahun 2023 pada perusahaan di daerahnya, Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat turut membantu pengawasan.

"Setelah UMP ditetapkan maka Disnaker wajib mengawasi perusahaan yang harus mengacu kepada UMP Sumbar. Selain Disnaker provinsi, kami turut mengawasi juga," pungkas dia.(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved