POPULER SUMBAR: MTQ Korpri Nasional di Sumbar dan Uang Komite untuk SMA Negeri di Bukittinggi

3. Hafiz Al-Qur'an golongan juz 30 dan Surat Al-Baqarah di Aula Kantor Gubernur Sumbar.

4. Hafiz Al-Qur'an golongan Surat Ali Imran, Annisa dan tujuh surat pilihan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar.

5. Dakwah Al-Qur'an di Aula UIN Imam Bonjol Padang,

6. Khat Al-Qur'an golongan dekorasi kontemporer dan digital di Aula SMA 1 Padang.

7. Lomba penulisan artikel Al-Qur'an di Laboratorium Komputer BKD Sumbar.

8. Lomba azan, dan lomba khutbah Jumat di Aula Dinas Kebudayaan Sumbar. (TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

2. SMA Negeri di Bukittinggi Dibebaskan dari Iuran Komite, Wako Erman: Sudah Kami Anggarkan di BKK

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menyebut tidak perlu lagi untuk membayar iuran komite kepada sekolah di seluruh SMA Negeri di Kota Bukittinggi, Minggu (23/10/2022).

Hal tersebut, kata Erman, telah dianggarkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk membayar iuran komite pelajar kepada sekolah.

"Kepada pengurus komite di SMA Negeri yang ada di Kota Bukittinggi, untuk tidak lagi memungut iuran apapun kepada pelajar," kata Erman.

Erman menjelaskan, sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi untuk menanggung biaya sekolah dari masyarakatnya.

Untuk itu, Wako Erman menegaskan untuk tidak lagi dibebankan biaya pembangunan dan sejenisnya kepada para pelajar SMA Negeri yang ada di Bukittinggi.

"Kami dari Pemko Bukittinggi sudah memberikan bantuan pengganti iuran komite kepada sekolah, melalui BKK Provinsi dan bantuan itu juga sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah secara bertahap," jelas Erman.

Baca juga: SMA Negeri di Bukittinggi Dibebaskan dari Iuran Komite, Wako Erman: Sudah Kami Anggarkan di BKK

Erman mengatakan, tujuan dari diberikannya BKK itu, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat supaya tidak pusing lagi memikirkan kebutuhan terkait pendidikan.

"Seharusnya, iuran semacam program pembangunan dan sebagainya itu tak lagi dibebankan kepada siswa, sebab program pembangunan itu selayaknya menjadi bagian dan tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Erman.