Sektor Pertanian dan Perikanan Jadi Solusi Pemko Pariaman, Atasi Inflasi Menimbang Harga BBM Naik

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman bertekad untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan dan perkebunan  untuk atasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau harga BBM naik.

Inflasi ini kata Wali kota Pariaman Genius Umar bisa saja terjadi, menimbang harga BBM naik akan membuat seluruh bahan pokok ikut naik.

"Karena itu perlu kami gerakan kembali sektor pertanian, perikanan dan perkebunan yang ada di Kota Pariaman," ujar Genius Umar.

Seluruh sektor itu diharapkan bisa memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat untuk mengimbangi angka inflasi menyusul harga BBM naik.

Agar semua sektor itu bisa berjalan sesuai harapan, Genius Umar menilai perlu kerja keras dari Dinas Pertanian Kota Pariaman.

Lebih lanjut terangnya melalui arahan pemerintah pusat Pemko Pariaman bersama Forkopimda ditugaskan untuk menjaga subsidi tepat BBM dan angka inflasi.

Baca juga: Cuaca Sumatera Barat Hari Ini, Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

Baca juga: PKK Kelurahan Sungai Durian Dinilai Tim Provinsi Sumatera Barat

Studi & Analisis Kelayakan

Dilansir TribunPadang.com, Provinsi Sumatera Barat diketahui tengah melakukan berbagai studi dan analisis kelayakan guna merampungkan rencana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) yang secara khusus akan bergerak di bidang pertanian (agro). Termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan.

Disampaikan Wagub Sumbar, Audy Joinaldy di Padang, dalam rapat awal pembahasan naskah akademis dan studi kelayakan bersama Balitbang, dan Dinas terkait lainnya, Senin (20/6/22).

Menurut Audy, pembentukan BUMD Agro mutlak diperlukan mengingat rata-rata kontribusi terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat ditopang oleh sektor pertanian dengan nilai kontribusi mencapai 22 hingga 24 persen.

"Dengan adanya BUMD Agro, membangun kerjasama di bidang pertanian dengan berbagai pihak akan jauh lebih mudah. Tanah-tanah milk Pemprov yang selama ini belum produktif juga bisa dimanfaatkan, khususnya yang berada di daerah pinggiran," jelas Wagub.

Sebagai salah satu core business di awal, BUMD tersebut direncanakan nantinya akan memulai beroperasi di sentra produksi jagung Kinali, Pasaman Barat. Selain itu, ada pula alternatif berupa closed house unggas yang saat ini dikelola Dinas Peternakan, berlokasi masih di Pasaman Barat.

Sementara untuk pengembangan bisnis kedepan, menurut Wagub Audy peluang yang bisa dioptimalkan dari hulu ke hilir di sektor pertanian sangat banyak dan terbuka lebar.

"Pengusaha kan butuh kepastian, terus ada tidak dukungan pemerintahnya. Dengan adanya BUMD ini kan menunjukan willingness kita untuk menjadi strategic partner perusahaan-perusahaan besar, baik di hulu maupun hilir. Ini juga sudah dilakukan Pemprov Jabar juga DKI Jakarta," kata Wagub.

Sementara itu, Kepala Balitbang Reti Wafda dalam paparan naskah akademis dan studi kelayakannya menyampaikan, pembentukan BUMD nantinya tidak menutup kerjasama kepemilikan saham dengan investor juga Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dengan struktur permodalan perseroan terbatas.