Harga BBM Naik
DPRD Sumbar Bakal Teruskan Aspirasi, Penolakan Harga BBM Naik ke Presiden dan DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan meneruskan aspirasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepa
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan meneruskan aspirasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Hal itu disebutkan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib setelah menggelar hearing dengan puluhan masyarakat dari Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar di Ruang Sidang Khusus I, Selasa (6/8/2022).
Dalam hearing itu Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar meminta agar Anggota DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan mengembalikan ke harga semula.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib menjelaskan dari hearing yang dilakukan cukup jelas apa yang menjadi tuntutan masyarakat, bahwa kenaikan harga BBM harus dibatalkan.
"Penyampaian tuntutan masyarakat sudah jelas, apa yang telah disampaikan itu kami catat dan setelah ini akan kami teruskan ke DPR RI dan Bapak Presiden," katanya.
Menurut dia pada intinya tuntutan masyarakat yaitu pemerintah segera menurunkan kembali harga BBM. Bahkan masyarakat tidak butuh Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Baca juga: DPRD Janji Sampaikan Aspirasi, Kolaborasi Ormas & Tokoh Sumbar ke Pusat
BLT sendiri tidak akan menyelesaikan masalah karena kenaikan harga-harga barang banyak terjadi akibat minyak naik.
"Pada intinya masyarakat ingin harga BBM ini kembali seperti semula, biarlah tidak ada BLT tetapi harga BBM tidak naik," kata anggota dewan dari Partai Demokrat tersebut.
Selanjutnya, usai pertemuan hearing Suwirpen akan membawa hasilnya untuk dibahas di DPRD. Diharapkan tuntutan masyarakat ini bisa didengar oleh pemerintah pusat.
"Semoga dari pemerintah pusat mendengarkan suara kita ini, kemudian akan ada solusi nantinya," ujarnya.
Terkait hanya dirinya sendiri yang menemui peserta dari Kolaborasi Ormas dan Tokoh, dia mengatakan karena semua anggota DPRD yang berjumlah 65 orang sedang ada agenda di luar daerah.
Dia mengapresiasi Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar yang datang langsung meminta hearing. Menurut dia pertemuan seperti ini lebih efektif daripada demonstrasi.
"Kalau demonstrasi maka yang ditemui itu petugas di luar pagar, tetapi kalau seperti ini maksud dan tujuan bisa langsung sampai, kita apresiasi masyarakat yang datang dari berbagai daerah untuk datang ke sini," ujarnya.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Suwirpen Suib tersebut, massa dari Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar kemudian membubarkan diri.(TribunPadang.com/Rahmadi Suardi)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/kantor-dprd-sumbar.jpg)