DPRD Janji Sampaikan Aspirasi, Kolaborasi Ormas & Tokoh Sumbar ke Pusat

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) berjanji akan menyampai aspirasi Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar ke pemerintah pusat dalam waktu dekat.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, usai mendengarkan keluhan Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar tentang kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022) di Kantor DPRD Sumbar.

Suwirpen Suib mengatakan, penolakan naiknya harga BBM tidak hanya disampaikan oleh Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar tetapi juga dari masyarakat.

Aspieasi dari masyarakat tersebut akan diperjuangan DPRD Sumbar untuk kemudian disampaikan melalui DPR RI dan pemerintah pusat.

"Aspirasi dari ormas dan tokoh Sumbar ini luar biasa untuk kita perjuangkan bersama dan harus segera kita tindak lanjuti ke DPR RI dan pemerintah pusat," ungkapnya.

Ia mengatakan, para perwakilan Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar juga menolak BLT dan lebih mementingkan harga BBM turun.

"Mereka menyampaikan BLT tidak mengatasi dampak kenaikan BBM," ungkapnya.

Suwirpen Suib juga menyampaikan apresiasi atas aspirasi perwakilan Kolaborasi Ormas dan Toko Sumbar yang sudah menolak kenaikan harga BBM.

"Mereka bukan hanya menyampaikan aspriasi pribadi melainkan aspieasi secara umum masyarakat Sumbar termasuk Indonesia," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan masyarakat mengatasnamakan Kolaborasi ormas dan tokoh Sumatera Barat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Selasa (6/9/2022) 

Mereka menyampaikan keluhan tentang kenaikan harga BBM yang dinaikan pemerintah pusat pada , Sabtu (3/9/2022) lalu. 

Ketua Kolaborasi ormas dan tokoh Sumatera Barat Jel Fathullah Al Anshary mengatakan baru selesai pandemi covid-19, pemerintah kembali menyusahkan rakyat dengan menaikan harga BBM.

Ia menilai, pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang mayoritas menolak harga BBM naik.

Untuk itu, Ia meminta pemerintah mengembalikan harga BBM ke harga semula. "Dengan naiknya BBM ini sangat menyulitkan rakyat," ungkapnya.

Ia juga menilai, pemerintah tidak pantas mengaitkan BBM dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT)

Ia juga meminta DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.(TribunPadang.com/Rima Kurniati)