Inflasi Sumbar Tertinggi Kedua di Indonesia, Pakar Ekonomi Unand Tak Sarankan Pemda Intervensi Pasar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Inflasi di Provinsi Sumatera Barat melonjak, dan melebihi angka inflasi nasional yang berada di atas lima persen.

Presiden Jokowi mengatakan, laju inflasi di Sumbar tertinggi kedua nasional atau diangka 8,01 persen.

Berkenaan dengan itu, pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand) Prof. Syafruddin Karimi mendesak pemerintah daerah di Sumbar untuk menyehatkan kehidupan pasar.

Baca juga: Daftar Harga Emas di Bukittinggi Hari Ini: Antam Rp1.010.000 Per Gram, dan UBS Rp942.000 Per Gram

Baca juga: Spesifikasi HP Oppo A57, Baterai Tahan Lama, Harga Dimulai dari Rp 2 Jutaan

Namun, pemerintah daerah tidak disarankan untuk melakukan intervensi pasar, karena kata dia, tidak mungkin regulator bisa menekan pasar.

"Kalau mau harga stabil, mari kita perhatikan stabilitas produksi, konsumsi, arus (koneksi) barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain, dan itu mesti di kawal," ujar Syafruddin kepada TribunPadang.com, Selasa (23/8/2022).

Ia menilai, inflasi di Sumbar naik karena fenomena produksi di sektor riil, bukan moneter.

"Beda dengan DKI Jakarta yang sektor moneternya lebih tinggi dibanding sektor riil," lanjut dia.

Di Indonesia, kata dia, ekonomi Sumbar itu tergolong kecil.

Kenaikan inflasi Sumbar hingga menjadi yang tertinggi kedua menurutnya tidak akan menggoncang perekonomian Indonesia.

"Perekenomian di Sumbar itu kurang dari dua persen dari perekonomian nasional, baik itu dari sisi PDRB, investasi, perdagangan internasional maupun belanja pemerintah," katanya.

Bagi Pemprov di Sumbar, penting menurutnya untuk mengetahui komoditi apa yang sedang naik.

Lalu Pemprov mesti pacu produksinya, dan memberi insentif produsennya.

Kemudian, jika infrastruktur jalan-jalannya yang macet, itu mesti diperbaiki, dan hubungkan sentra produksi dengan pasar.

"Tapi kalau hanya mengahasilkan indikasi pemberlakuan operasi pasar, itu keliru menurut saya, yang perlu diperhatikan itu adalah koneksi antara sentra produksi dan pasar. Jadi kita di tingkat daerah hal itulah yang mesti menjadi perhatian kita," imbuh dia.

Yang terpenting, kata dia bagaimana pemerintah daerah menyehatkan pasar dari inflasi, dan memastikan barang-barang lancar, masuk maupun keluar daerah.