Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023: Bupati/Wali Kota Inovator Pangan, Sandang & Papan
Indonesia belakangan ini menghadapi tantangan, antara lain swasembada pangan, sandang yang berkepribadian dan papan yang laras dengan alam dan kearifa
lihat foto
TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Indonesia belakangan ini menghadapi tantangan, antara lain swasembada pangan, sandang yang berkepribadian dan papan yang laras dengan alam dan kearifan lokal.
Rilis yang diterima redaksi, Kamis (4/8/2022) menyebutkan untuk ikut menjawab tantangan mendasar tersebut, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Februari 2023.
Fokusnya, pada bupati dan wali kota yang inovatif pada pangan, sandang, dan papan yang berbasis informasi dan kebudayaan (kearifan lokal).
"Sejak Anugerah Kebudayaan digelar pertama kali pada peringatan HPN 2016 di Lombok. Kemudian berlanjut pada HPN 2020 Banjarmasin, HPN 2021 Jakarta, dan HPN 2022 Kendari kami mengangkat tema yang aktual dengan tantangan bangsa."
"Kali ini kami mengangkat tema 'Inovasi pangan, sandang dan papan, berbasis informasi dan kebudayaan (kearifan lokal)'," tutur Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Pusat Atal S Depari selaku Penanggung Jawab HPN 2023 yang akan digelar di Medan, Sumatera Utara.
Pers sebagai pilar keempat demokrasi, tandas Atal, bertanggungjawab turut mencerdaskan dan memajukan bangsanya.
Tidak terbatas pada aspek ekonomi dan politik semata, melainkan semua aspek berbangsa dan bernegara, termasuk kebudayaan. Dengan latar belakang itulah, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat digelar.
Atal mengundang para bupati/ wali kota di seluruh tanah air, yang selama ini telah berhasil melakukan berbagai inovasi di bidang pangan, sandang dan papan, untuk mengikuti program kultural ini.
Sehinga bisa menginspirasi, kita semua dalam mewujudkan swasembada pangan, sandang yang berkepribadian, dan papan (bangunan/perumahan) yang laras dengan alam dan kearifan lokal.
Baca juga: Polda Sumbar dengan PWI, AJI, IJTI, dan PFI Padang, Koordinasi Kemerdekaan Pers, dan Penegakan Hukum
Tidak Berurusan dengan KPK
Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Yusuf Susilo Hartono menambahkan, syarat utama bupati/ wali kota yang bisa mengikuti program ini adalah bupati / wali kota yang masih aktif.
Tidak sedang berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Masa kerjanya belum habis pada saat Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 berlangsung hingga puncak 9 Februari 2023.
Syarat lainnya, mendaftarakan diri dengan mengirimkan proposal dan video, atas salah satu dari tiga sub tema yang ada.
Yakni 1) Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal, dan Informasi Global, Menuju Swasembada.
2) Inovasi Sandang yang Berkepribadian, Berbasis Kearifan Lokal, dan Informasi Global.
